PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat menyatakan target ambisius untuk menggerek pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Muslimin Anwar mengatakan Jawa Barat dapat mencapai batas atas proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,5% pada akhir tahun 2025.
“Kita optimistis, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan berada di kisaran 4,7% sampai dengan 5,5% pada tahun 2025 ini,” ujar Muslimin kepada wartawan usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 dengan tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan,” di Bandung, Jumat, 28 November 2025.
Muslimin bilang, optimisme 5,5% itu berlandaskan pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan III yang mencapai 5,2%, lebih baik dari tingkat nasional yakni 5,04%.
Serap Tenaga Kerja Fresh Graduate, Upaya Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Lewat Program Magang Kemnaker
Untuk menggerek pertumbuhan ekonomi Jabar, ia menyebut Pemprov Jawa Barat akan memberikan stimulus hingga diskon di akhir tahun.
Tiga Sektor Kerek Pertumbuhan Ekonomi Jabar di Akhir Tahun
Muslimin menyebutkan tiga sektor kunci yang harus mendapatkan insentif dan sinergi, terutama dalam momentum liburan Nataru adalah pariwisata, otomotif, dan properti.
“Kami tadi melontarkan usulan apabila ada libur bersama, khusus Jawa Barat, kalau karena kalau bisa kita minta ke nasional kan sulit ya, panjang waktunya, momentumnya cuma satu bulan,” ujar pria yang akrab disapa Pak Imus ini.
BI Laporkan Uang Beredar di RI Capai Rp9.783 Triliun
Di sektor otomotif, BI Jabar mendorong produsen mobil di Jawa Barat untuk memberikan diskon akhir tahun sebelum perubahan Tahun Perakitan (NIK) dari 2025 ke 2026.
Muslimpin berharap perbankan memberikan suku bunga kredit khusus (Kredit Kendaraan Bermotor/KKB) dan Pemprov Jabar dapat mempertimbangkan stimulus pajak (misalnya pemutihan atau diskon Pajak Kendaraan Bermotor/PKB) untuk mengakselerasi penjualan.
“Kemudian juga di properti, untuk kalangan menengah atas yang tabungannya masih cukup banyak maupun depositonya, perlu dikasih sweetener untuk dapat berbelanja, khususnya ke properti ya, apalagi untuk kalangan menengah atas yang biasanya propertinya di atas Rp 2 miliar nilainya,” ujar Muslimin.
Menurutnya, jika pihak properti memberikan diskon maka Pemprov Jabar juga diimbau untuk mempertimbangkan diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), misalnya dari 5% menjadi 2,5%, untuk memicu keputusan pembelian di akhir tahun.
“Misalnya kredit untuk KPR-nya diturunkan, itu tentunya menjadi suatu stimulus juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.***