
Muamalat.co.id – JAKARTA. Dua tahun setelah peluncurannya, bursa karbon Indonesia masih menunjukkan transaksi yang relatif rendah. Namun, optimisme untuk meningkatkan proyek dan aktivitas perdagangan tetap terjaga. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 22 Agustus 2025 menunjukkan total nilai perdagangan karbon mencapai Rp 24,74 miliar, setara dengan 696.763 ton CO2e. Angka ini menandai pertumbuhan signifikan sebesar 483% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (Rp 6,14 miliar atau 119.463 ton CO2e).
Peningkatan juga terlihat pada frekuensi perdagangan, yang naik 158% menjadi 129 kali transaksi, dibandingkan 50 kali pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, jumlah proyek di bursa karbon bertambah lima, sehingga total proyek kini mencapai delapan. Kenaikan ini turut mendongkrak jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang diperdagangkan sebesar 73% dibandingkan tahun 2024. Mayoritas proyek berasal dari anak usaha PT PLN, meliputi dua proyek PLTGU dari PLN Indonesia Power, satu proyek PLTGU dan satu proyek PLTMG dari PLN Nusantara Power. Satu proyek lainnya berasal dari PTPN IV, memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit (POME) untuk biogas co-firing.
Penggunaan karbon kredit untuk offset emisi (retirement) juga meningkat sebesar 34%, mencapai 554.076 ton CO2e hingga 22 Agustus 2025, dibandingkan 413.287 ton CO2e pada tahun 2024. Jumlah pengguna jasa bursa karbon pun bertambah 20 entitas baru sejak awal tahun, sehingga total pengguna mencapai 119 entitas. BEI sendiri menargetkan penambahan 50 entitas lagi hingga akhir tahun 2025.
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengakui bahwa membangun kesadaran dan partisipasi di bursa karbon merupakan tantangan besar. Sifatnya yang sukarela sebagai pasar sekunder (secondary market) membuat banyak perusahaan cenderung berhenti hanya pada pasar primer (primary market) dan cukup memiliki Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Marolop Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital, melihat potensi besar Indonesia dalam menyediakan karbon offset, didukung oleh luasnya hutan tropis, mangrove, gambut, dan proyek energi terbarukan. Namun, kendala utama terletak pada rendahnya permintaan di pasar sekunder IDXCarbon, yang sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi sukarela. “Permintaannya bersifat opsional dan sukarela. Ini yang menyebabkan nilai transaksi masih sepi,” jelasnya.
Perdagangan Sepi Ditinggal Pembeli Hingga Persiapan IDXCarbon ke Sektor Kehutanan
Meskipun transaksi masih terbilang rendah, Jeffrey menekankan bahwa IDX Carbon masih lebih tinggi dibandingkan bursa karbon di negara lain. Sebagai perbandingan, transaksi di Bursa Karbon Malaysia YTD hanya mencapai 21.586 ton CO2e (3,1% dari IDXCarbon), dan Jepang 239.674 ton CO2e (34,4% dari IDXCarbon).
BEI terus berupaya meningkatkan aktivitas bursa. Di semester II 2025, BEI akan meluncurkan batch kedua net zero incubator untuk memberikan pelatihan dan informasi kepada perusahaan terkait penghitungan emisi dan carbon offset. Kerjasama internasional juga digencarkan, termasuk perjanjian bilateral dengan Singapura yang masih dalam tahap diskusi. Kerja sama dengan Jepang melalui skema JCM (Joint Crediting Mechanism) telah terjalin sejak 28 Oktober 2024, namun belum menghasilkan JCM credits yang diterbitkan oleh SRN-PPI.
Entrev Optimistis Emisi Karbon Berkurang Signifikan Karena Hal Ini
Alfred berpendapat bahwa permasalahan permintaan sebenarnya berada di ranah pemerintah, sementara BEI berfokus pada pengembangan infrastruktur perdagangan. Ia menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur akan sia-sia jika masalah fundamental belum teratasi. Selain itu, dominasi proyek dari sektor energi fosil yang menawarkan efisiensi teknologi pengurangan emisi, membuat bursa karbon belum sepenuhnya bersifat hijau dan berkelanjutan. BEI mendorong diversifikasi suplai dari SRN PPI, terutama dari sektor kehutanan (forest and other land uses/FOLU).
Rully Arya Wisnubroto, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, menilai perkembangan IDXCarbon masih lambat dengan proyek yang terbatas dan belum sepenuhnya hijau. Proses pencatatan unit karbon dan kualitas proyek yang eligible di bursa juga masih belum inklusif. Ia menambahkan bahwa keikutsertaan emiten di IDXCarbon umumnya berdampak positif pada minat investor, terutama bagi emiten yang proaktif terhadap isu lingkungan. Namun, Teguh Hidayat, Direktur Avere Investama, melihat tidak ada korelasi antara minat investor bursa dengan keikutsertaan emiten di bursa karbon. Nilai transaksi bursa karbon yang sangat kecil dianggap tidak menjadi pertimbangan utama investor dalam jual beli saham sektor energi baru terbarukan (EBT).
Implementasi Pajak Karbon, Kemenkeu Tunggu Kondisi Perekonomian Indonesia
Ringkasan
Bursa karbon Indonesia menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi sebesar 483% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai Rp 24,74 miliar hingga Agustus 2025. Peningkatan ini juga terlihat pada frekuensi perdagangan dan jumlah proyek yang terdaftar, meskipun masih didominasi oleh proyek dari anak usaha PT PLN. Optimisme tetap ada untuk meningkatkan partisipasi, namun tantangan utama adalah sifat sukarela pasar sekunder yang membuat permintaan masih rendah.
BEI terus berupaya meningkatkan aktivitas bursa dengan meluncurkan program pelatihan dan menjalin kerjasama internasional. Kendala utama terletak pada rendahnya permintaan di pasar sekunder, serta dominasi proyek dari sektor energi fosil. Beberapa ahli berpendapat bahwa permasalahan permintaan ini memerlukan intervensi pemerintah, sementara BEI fokus pada pengembangan infrastruktur perdagangan.