Modal Negara Cair! BNI, BSI, Mandiri Gaspol Kredit Baru

Kebijakan strategis pemerintah untuk menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank nasional mendapat sambutan hangat dari tiga institusi keuangan terbesar di Indonesia: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Langkah proaktif ini dinilai krusial dalam memperkuat likuiditas perbankan dan sekaligus menjadi katalisator penting bagi peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil, menopang laju perekonomian nasional.

Okki Rushartomo, Corporate Secretary BNI, menegaskan dukungan penuh bank terhadap kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa penempatan dana pemerintah ini secara signifikan akan menambah ruang likuiditas, memungkinkan BNI untuk lebih optimal dalam menyalurkan pembiayaan. “Kami menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” ungkap Okki dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (12/9). Lebih lanjut, ia menggarisbawahi komitmen BNI untuk memastikan penyaluran kredit dilakukan secara sehat dan produktif, selaras dengan prioritas dan agenda pembangunan pemerintah.

Siap Dukung Program Pemerintah
Senada dengan itu, Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Menurutnya, penempatan dana pemerintah akan menjadi penguat vital bagi likuiditas perbankan di tengah kondisi pasar yang kompetitif saat ini. BSI berkomitmen untuk menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada masyarakat melalui berbagai skema pembiayaan, terutama yang mendukung program pemerintah. Beberapa di antaranya mencakup pembiayaan untuk rumah subsidi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis. Wisnu juga menegaskan bahwa kinerja BSI tetap solid dan berkelanjutan, bahkan mampu mencatatkan pertumbuhan pembiayaan dua digit hingga Mei 2025.

Dukungan serupa juga diutarakan oleh Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, yang akrab disapa Ossy. Ia optimistis bahwa kebijakan pemerintah ini memiliki potensi besar untuk memperkuat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sekaligus memberikan dorongan signifikan bagi peningkatan penyaluran kredit ke berbagai sektor. Tim Ekonom Bank Mandiri lebih lanjut menganalisis bahwa penempatan dana ini tidak hanya akan menyehatkan likuiditas sistem perbankan, tetapi juga memperlancar transmisi kebijakan moneter dan mengoptimalkan perputaran uang dalam roda perekonomian nasional secara keseluruhan.

Penjelasan Menteri Keuangan Purbaya
Menguak latar belakang kebijakan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 200 triliun ini bersumber dari kas pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI). Dana jumbo tersebut kini telah dialokasikan ke lima bank nasional, dengan rincian Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp 55 triliun. Sementara itu, BTN mendapatkan Rp 25 triliun, dan BSI memperoleh Rp 10 triliun. “Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyetujui rencana strategis penarikan dana pemerintah dari BI untuk ditempatkan di perbankan nasional ini,” tegas Purbaya saat jumpa pers di Istana Kepresidenan pada Rabu (10/9). Ia juga memastikan bahwa langkah penyaluran dana ini akan secara substansial memperkuat intermediasi perbankan serta memberikan dukungan vital bagi sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas utama pemerintah.