Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Dijarah Massa Aksi
Insiden penjarahan terjadi di kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bintaro Sektor 3, Tangerang Selatan, Minggu dini hari (31/8). Sejumlah barang berharga raib digondol massa aksi yang identitasnya belum diketahui. Berdasarkan video amatir yang beredar di media sosial, terlihat berbagai macam barang dibawa massa, mulai dari peralatan rumah tangga seperti piring dan kasur, hingga barang-barang bernilai seni seperti lukisan bergambar bunga dan kaligrafi milik sang Menteri. Bahkan, sebuah sound system, standee Lionel Messi dan Kylian Mbappe, lemari, dan pakaian juga turut menjadi sasaran penjarahan.
Dalam video tersebut, terdengar pula teriakan massa yang antara lain menyerukan “Cair… Cair…” dan “Hidup Rakyat!”. Salah satu perekam video bertanya, “Bang dapat apa bang?”, dan dijawab oleh salah satu penjarah, “Dapat piring, bang.” Peristiwa ini menunjukkan eskalasi aksi yang meluas dan berani.
Konfirmasi ke Kemenkeu Belum Diperoleh
Muamalat.co.id telah berupaya mengkonfirmasi kejadian ini kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, termasuk menanyakan kondisi terkini Menteri Keuangan. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kemenkeu.
Penjarahan Sebelumnya Menyasar Rumah Anggota DPR
Insiden ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, sejumlah rumah anggota DPR RI juga menjadi sasaran penjarahan, di antaranya milik Uya Kuya, Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach.
Kekecewaan Publik dan Spekulasi Motif Penjarahan
Meskipun motif di balik penjarahan ini belum diketahui pasti, tetapi beberapa spekulasi muncul terkait kekecewaan publik terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan pernyataan kontroversial sejumlah pejabat. Pernyataan beberapa anggota DPR RI mengenai tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan, serta respons Sahroni yang dinilai kasar terhadap aksi demonstrasi dan kritik publik, menjadi sorotan. Kepergian Sahroni ke luar negeri di tengah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, ditambah kebijakan WFH (Work From Home) bagi seluruh pegawai DPR RI, semakin memperkeruh suasana dan memicu reaksi publik. Kaitan antara sentimen publik ini dengan aksi penjarahan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.