LPEM UI, sebuah lembaga riset terkemuka dari Universitas Indonesia, mendesak Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dijadwalkan Oktober 2025. Rekomendasi krusial ini muncul di tengah bayang-bayang tekanan depresiasi rupiah yang signifikan dan kekhawatiran pasar yang kian mendalam terhadap independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneternya.
Dalam publikasinya, Review of BI Board of Governors Meeting October 2025, yang diterbitkan oleh Kelompok Riset Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik, LPEM UI secara tegas menyatakan, “Bank Indonesia sebaiknya mengambil langkah yang menjaga stabilitas rupiah dan menahan suku bunga di 4,75 persen.” Kutipan ini, yang dirilis pada Rabu (22/10/2025), menekankan pentingnya respons kebijakan yang berhati-hati.
LPEM UI mengamati bahwa serangkaian pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia sejak April, yang secara kumulatif menurunkan BI-Rate sebesar 100 basis poin, justru menimbulkan gejolak dan kekhawatiran di kalangan investor. Mereka menganggap langkah tersebut sebagai sinyal dominasi fiskal yang kian menguat. Kecemasan ini semakin diperparah oleh implementasi program burden sharing dan pemangkasan drastis suku bunga fasilitas simpanan BI yang berlaku sejak Juli.
Laporan tersebut secara eksplisit menyebutkan, “Rangkaian kebijakan tersebut mengirim sinyal mengkhawatirkan soal dominasi fiskal dan tergerusnya independensi BI di mata investor.” Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan yang diambil telah menciptakan persepsi negatif di pasar, berdampak pada kepercayaan terhadap kemampuan bank sentral dalam menjaga mandatnya secara otonom.
Implikasi langsung dari kekhawatiran ini terlihat jelas di pasar keuangan. Sepanjang periode 17 September hingga 17 Oktober 2025, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih surat utang pemerintah senilai 1,88 miliar dolar AS. Akibatnya, nilai tukar rupiah terdepresiasi signifikan sebesar 3,05 persen, mencapai level Rp 16.577 per dolar AS. Pada saat yang sama, cadangan devisa Indonesia menyusut 1,97 miliar dolar AS, menyisakan 148,7 miliar dolar AS.
Tim peneliti LPEM UI menegaskan bahwa langkah menahan suku bunga BI, alih-alih melanjutkan pemangkasan, akan memberikan dua manfaat krusial. “Tidak hanya akan meredam tekanan terhadap rupiah yang sedang bergejolak, tetapi juga secara fundamental memperbaiki persepsi pasar terhadap independensi BI,” jelas mereka, menyoroti pentingnya langkah kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan investor.
Di samping dinamika internal, LPEM UI juga menyoroti adanya peningkatan tekanan eksternal akibat gejolak global yang semakin kompleks. Potensi perlambatan ekonomi Amerika Serikat, eskalasi konflik di Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel, serta risiko utang yang membayangi negara-negara besar seperti China, Prancis, dan Brasil, semuanya berkontribusi pada atmosfer ketidakpastian. Situasi ini secara langsung memicu pelarian modal ke aset yang dianggap aman, seperti emas dan dolar AS, memperburuk kondisi pasar keuangan.
Konsekuensi dari situasi global dan internal ini tercermin dari arus keluar modal yang signifikan dari Indonesia dalam sebulan terakhir. Lebih lanjut, LPEM UI mengungkap, “Situasi ini kian diperburuk oleh penempatan dana pemerintah di bank BUMN sebesar Rp 200 triliun tanpa sterilisasi dari Bank Indonesia, yang makin mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter.” Langkah ini dinilai semakin memperkeruh persepsi mengenai koordinasi dan independensi kebijakan.
Selain itu, LPEM UI juga memperingatkan adanya tanda-tanda tekanan inflasi yang persisten menjelang akhir tahun. Data menunjukkan bahwa inflasi September 2025 mencapai 2,65 persen (year on year), sebuah angka tertinggi sejak awal tahun. Kenaikan harga cabai merah dan ayam ras diidentifikasi sebagai pendorong utama inflasi pada periode tersebut, menambah kompleksitas tantangan ekonomi nasional.
Melihat akumulasi berbagai tantangan tersebut, LPEM UI menyimpulkan, “Dengan kondisi tersebut, langkah menahan suku bunga BI menjadi penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan kestabilan ekonomi nasional.” Rekomendasi ini menekankan urgensi keputusan kebijakan yang prudent demi mitigasi risiko dan pemulihan kepercayaan di tengah gejolak ekonomi global dan domestik.