Jakarta, IDN Times – Rencana pemerintah menambah kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga kini masih belum menemui titik terang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai hal ini telah berlangsung sejak masa jabatannya sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pembahasan tersebut, imbuh Bahlil, merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport. “Ini pernah dibahas saat saya masih menjabat Menteri Investasi. Opsi perpanjangan IUPK Freeport, termasuk penambahan 10 persen saham BUMN, sudah pernah dibicarakan, tetapi sampai sekarang belum ada keputusan final,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Pemerintah, tegas Bahlil, menginginkan akuisisi tambahan saham ini dilakukan dengan harga seminimal mungkin. Beliau menekankan bahwa pembelian saham tidak harus mengikuti valuasi pasar terkini dan harus dihindari dari potensi harga yang terlalu tinggi. “Saya sampaikan waktu itu, tambahan 10 persen saham tersebut tidak harus dibeli dengan valuasi harga sekarang. Harus semurah mungkin dan kita perlu menghindari nilai yang mahal,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada perkembangan signifikan terkait rencana akuisisi tersebut. Ketika ditanya mengenai pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Menteri Bahlil menyatakan ketidaktahuannya. “Progresnya belum ada. Soal pertemuan dengan Freeport, saya tidak tahu,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Bahlil menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan 10 persen saham Freeport Indonesia oleh BUMN pada tahun 2025, idealnya di awal tahun. Namun, realisasi rencana ini sangat bergantung pada kelancaran komunikasi dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan, pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. “Insya Allah tahun depan, paling lambat di awal tahun, Insya Allah bisa selesai. Tergantung komunikasi Freeport dengan kita,” ungkap Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Ringkasan
Rencana pemerintah Indonesia untuk menambah kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen melalui BUMN masih belum menemui titik terang. Pembahasan mengenai hal ini telah berlangsung sejak lama sebagai bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport.
Pemerintah menginginkan akuisisi saham ini dilakukan dengan harga seminimal mungkin dan menghindari valuasi pasar terkini yang terlalu tinggi. Meskipun target penyelesaian akuisisi ditetapkan pada awal tahun 2025, realisasinya masih bergantung pada kelancaran komunikasi dan negosiasi dengan Freeport-McMoRan.