Muamalat.co.id , DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memberantas perdagangan saham gorengan alias praktik-praktik perdagangan efek yang berpotensi menimbulkan distorsi harga atau manipulasi pasar.
Adapun, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) bersama Kemenkeu disebut membentuk satuan tugas untuk menertibkan praktik saham gorengan di pasar modal.
Langkah ini seturut dengan komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pasar modal belum mendapat insentif dari pemerintah sebelum menuntaskan persoalan saham gorengan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, pemerintah melalui lintas lembaga dan kementerian telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi persoalan itu.
“OJK tentunya bersama dengan Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah membentuk suatu task force lintas lembaga yang utamanya adalah untuk pendalaman pasar, yang salah satunya itu juga penegakan hukum,” kata Inarno dalam forum Workshop Capital Market BEI, di Bali, Sabtu (15/11/2025).
: BEI Berencana Naikkan Free Float Saham Menjadi 10%
Adapun, pengawasan pasar menjadi salah satu poin dalam tiga prioritas strategis OJK pada 2026. Tiga program prioritas itu terdiri dari sisi penawaran, permintaan, dan infrastruktur.
Dalam paparannya, Inarno menjabarkan fokus OJK dari sisi penawaran dengan menambah aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) emiten berkapitalisasi besar, meningkatkan efisiensi dan transparansi penawaran umum, hingga mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah.
Untuk program prioritas di sisi permintaan akan dilakukan dengan perluasan basis investor, meningkatkan likuiditas pasar sekunder, dan meningkatkan free float saham dari yang berlaku saat ini 7,5%.
“Target kami [free float] 25%, tapi tidak mungkin langsung ke 25% karena konsekuensinya cukup banyak. Jadi kami secara bertahap mungkin dalam waktu dekat naik ke 10%, dan paling tidak kami upayakan IPO yang ke depan harus minimal 10%, berikutnya 15%, berikutnya mengarah ke 25%,” ungkapnya.
Program prioritas ketiga OJK dari sisi infrastruktur meliputi memperkuat infrastruktur pasar, percepatan perizinan dan transformasi proses penawaran umum, penguatan pelaku pasar, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.