Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga Kamis (1/1), sebanyak 1.050 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun untuk warga terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Pembangunan hunian tersebut dilakukan BNPB dengan dukungan TNI dan Danantara.
Dari video yang diterima dari BNPB, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, dari total hunian yang telah terbangun, sebanyak 600 unit dibangun oleh Danantara, sementara 450 unit lainnya dibangun langsung oleh BNPB.
“Jadi per hari ini, yang terbangun adalah 1.050 unit,” ujar Suharyanto saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah.
Berdasarkan pendataan sementara, Suharyanto menjelaskan bahwa jumlah rumah dengan kategori rusak berat di Aceh tercatat mencapai 61.795 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan kebutuhan hunian sementara.
Namun demikian, tidak seluruh warga terdampak memilih untuk menempati hunian sementara terpusat. BNPB mencatat sebanyak 11.414 orang memilih tinggal bersama keluarga.
Untuk kelompok tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan dana sewa rumah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Desember, Januari, dan Februari.
“Dua hari yang lalu sudah kami salurkan dananya,” kata Suharyanto.
Selain pembangunan hunian terpusat, BNPB juga melayani skema hunian sementara mandiri. Skema ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat namun memilih membangun tempat tinggal sementara secara terpencar di lokasi masing-masing.
“Ini pun kami layani, dan sudah mulai dibangun,” ujarnya.
Sementara itu, terkait kebutuhan infrastruktur pendukung seperti jembatan gantung, Suharyanto memastikan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah melalui BNPB.
Pelaksanaannya dilakukan terlebih dahulu, kemudian diaudit oleh BPKP sebelum ditagihkan melalui Kementerian Keuangan.
“Sejauh ini sudah berjalan dan tidak ada masalah,” katanya.
BNPB menegaskan penanganan hunian sementara maupun hunian tetap akan terus berjalan seiring proses pendataan lanjutan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga terkait, guna memastikan pemulihan pascabencana berlangsung optimal.