Muamalat.co.id – Sebuah usulan berani telah mencuat, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah strategis: mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Gagasan ini mendapatkan dukungan penuh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh realisasi kebijakan tersebut.
Menurut Ahmad Iman Syukri, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, langkah pengambilalihan saham BCA ini menjadi krusial dan mendesak. Ia menegaskan, “PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Pengambilalihan ini harus segera dilakukan demi menyelamatkan uang negara yang terjerat dalam megaskandal BLBI. Bangsa ini tidak boleh lagi dipermainkan.” Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (16/8).
Ahmad Iman Syukri menambahkan bahwa akuisisi saham BCA ini tidak akan membebani keuangan negara dengan suntikan dana tambahan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sejatinya telah memiliki 51 persen saham BCA sebagai bagian dari dana yang disuntikkan melalui program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Pemerintah sudah menyuntikkan dana ke BCA melalui BLBI. Namun, karena adanya rekayasa, 51 persen saham tersebut justru beralih kepemilikan kepada Djarum Grup. Ini adalah saham yang seharusnya menjadi milik pemerintah, dan harus segera direbut kembali. Sungguh ironis ketika pemerintah yang telah mengucurkan dana justru tidak memiliki kepemilikan saham,” kritiknya.
Maka dari itu, pengungkapan tuntas terhadap dugaan rekayasa ini menjadi sebuah keharusan, mengingat implikasinya yang sangat besar terhadap keuangan negara. Anggota Komisi XIII DPR RI itu meyakini bahwa, “Jika Presiden Prabowo berani menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang saat ini sedang seret dapat teratasi secara signifikan. Ini memang memerlukan ide yang out of the box, dan saya yakin Presiden Prabowo memiliki kapasitas untuk itu.”
Ahmad Iman Syukri lebih lanjut menekankan bahwa dana BLBI yang disuntikkan ke BCA berasal dari uang rakyat, sehingga pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi dan memastikan penggunaannya sesuai peruntukan. Ia memperingatkan, “Jika penegakan hukum terhadap dugaan skandal BLBI-BCA ini mandek, hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Terlebih, Presiden Prabowo telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk memerangi segala bentuk korupsi.”
Dukungan terhadap gagasan ini bukan hanya datang dari PKB. Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, juga telah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan megaskandal BLBI, dengan sorotan utama pada pengambilalihan kembali 51 persen saham BCA. “Kita telah berkali-kali meniupkan ‘angin kencang’ agar kasus BLBI-BCA ini diusut kembali. Pemerintah memiliki hak penuh untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, dan itu tanpa harus membayar sepeser pun,” tegas Sasmito, menggarisbawahi urgensi dan legitimasi langkah tersebut.