Muamalat.co.id JAKARTA — Setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan menempatkan dana pemerintah di sistem perbankan sebesar Rp200 triliun pada akhir 2025 lalu, Bank Indonesia (BI) juga menyebut telah menyuntikkan hingga dua kali lipat yakni Rp397,9 triliun. Suntikan likuiditas jumbo ini diproyeksikan akan terlihat dalam sistem perekonomian pada kuartal I/2026.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan bahwa tren positif ini merupakan keberlanjutan dari kinerja kuartal IV/2025 yang diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
Menurut Aida, sinergi stimulus yang digelontorkan bank sentral baik melalui instrumen moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran dengan stimulus fiskal pemerintah menjadi pemantik perekonomian awal tahun ini.
: Bos BI Sebut Pencalonan Thomas Kemenakan Prabowo untuk Deputi Gubernur Turut Tekan Rupiah
“Faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah lebih dari domestic demand. Ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, spending [belanja] pemerintah, dan juga investasi,” ujar Aida dalam konferensi pers hasil RDG Januari, Rabu (21/1/2026).
Berkat dorongan tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 akan berada di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Sementara untuk tahun 2026, otoritas moneter mematok target pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni menuju rentang 4,9% hingga 5,7%.
: : Pemerintah Diminta Perkuat Kredibilitas Fiskal di Tengah Pelemahan Rupiah
U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH – TradingView
Guyuran Insentif KLM
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Perry mengungkapkan, hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp397,9 triliun.
: : Purbaya Sebut Juda Agung Wamenkeu, Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur BI
Secara terperinci, guyuran likuiditas tersebut didominasi oleh kelompok bank BUMN sebesar Rp182,9 triliun, disusul oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp174,7 triliun. Sementara itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) menerima insentif sebesar Rp33,1 triliun dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7,2 triliun.
Adapun, aliran insentif ini difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki daya ungkit ekonomi tinggi, mencakup sektor pertanian, industri, hilirisasi, jasa (termasuk ekonomi kreatif), konstruksi, real estat, serta sektor UMKM. Adapun, otoritas moneter merombak komposisi KLM untuk ‘memaksa’ perbankan segera memangkas suku bunga kreditnya per 16 Desember 2026.
BI tetap mempertahankan besaran total insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kendati demikian, komposisi di dalamnya diubah secara signifikan. Bank sentral memangkas porsi insentif dari sisi penyaluran kredit (lending channel) dari semula maksimal 5% menjadi 4,5%. Sebaliknya, BI melipatgandakan insentif bagi bank yang responsif terhadap suku bunga (interest rate channel) dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1%.
Dengan demikian, jika perbankan ingin mendapatkan guyuran likuiditas maksimal dari otoritas maka mereka harus segera menurunkan suku bunga kreditnya sejalan dengan pemangkasan suku bunga kebijakan alias BI Rate.
“Penguatan KLM yang berlaku pada 16 Desember 2025 diarahkan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan, melalui peningkatan besaran insentif bagi bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry pada kesempatan yang sama.