Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah memantau kondisi keuangan para pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mulai dari eselon I hingga eselon III.
Purbaya menyebut dirinya memiliki akses untuk memeriksa rekening para pejabat Kemenkeu. Namun demikian, pemeriksaan yang dilakukan sejauh ini baru mencakup pejabat eselon I sampai eselon III.
“Saya punya akses untuk pejabat saya. Yang saya periksa sampai eselon III karena mereka yang berpotensi naik jabatan. Nanti kalau yang di bawah mau naik, kita lihat lagi. Eselon I juga saya lihat,” katanya di KPP Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1/2025).
1. Tidak ditemukan kejanggalan
Dari hasil pengawasan yang sejauh ini dilakukan, Purbaya mengaku tidak menemukan kejanggalan yang berarti. Ia menilai saldo tabungan para pejabat Kemenkeu masih berada dalam batas wajar dan tidak menunjukkan lonjakan yang mencurigakan.
“Saya sudah periksa semua tabungan mereka beberapa tahun terakhir, termasuk yang di sini. Sepertinya angka saldo tabungannya normal-normal saja,” ujar Purbaya.
2. Pengawasan dari negara tidak boleh dianggap sepele 
Purbaya menilai para pejabat di lingkungan Kemenkeu umumnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan pribadi. Meski demikian, ia mengingatkan agar pengawasan dari negara tidak dianggap sepele.
“Termasuk yang diproses KPK juga, ya. Jadi saya rasa orang keuangan sudah jago mengelola saldo tabungan. Tapi jangan dianggap enteng. Saya masih bisa melihat dari tempat lain, atau orang lain juga bisa melihat dari tempat yang lain,” tegas Purbaya.
3. Integritas menjadi kunci utama 
Purbaya menegaskan, kunci utama yang harus dijaga setiap pejabat adalah integritas. Selama tugas dijalankan dengan jujur dan lurus, proses pengawasan tidak akan menjadi masalah.
Saat ditanya apakah pengawasan hanya bersumber dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Purbaya menegaskan bahwa metode yang digunakan lebih luas dari sekadar laporan tersebut.
Meski begitu, LHKPN tetap menjadi salah satu alat pemantauan yang kemudian dicocokkan dengan data perbankan dari tahun ke tahun untuk menilai kewajaran harta pejabat.
“Itu rahasia. Di luar LHKPN. Jadi pejabat kami nggak bisa sembunyi lagi dari pengawasan,” ujarnya
Purbaya ke Pegawai Pajak: Kalau Ada yang Nawar, Bawa Beking, Hajar! Purbaya Rombak Pejabat Pajak Jakut, Tegaskan Sanksi Penyelewengan Purbaya: Tekanan Rupiah Terjadi Sebelum Thomas Djiwandono Dicalonkan