Davos – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Dewan Perdamaian Dunia (Board of Peace) tidak bertujuan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan ini disampaikan untuk menjelaskan posisi BoP dalam struktur diplomasi internasional, setelah Indonesia bergabung sebagai salah satu anggota pendiri badan tersebut.
“Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan PBB,” ujar Menlu Sugiono di Davos, Swiss, pada Jumat (23/1/2026).
Dalam video yang dibagikan Badan Komunikasi Pemerintah, Sugiono menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian Dunia merupakan sebuah badan internasional yang lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya terkait situasi di Gaza dan Palestina. Badan ini memiliki mandat untuk memantau upaya stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik.
“Ini adalah badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza,” katanya.
Menlu juga menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Dunia didasari oleh komitmen Indonesia yang konsisten terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bertujuan untuk memastikan agar kebijakan lembaga tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip internasional serta solusi jangka panjang.
“Kehadiran semua negara-negara ini dalam Board of Peace bertujuan untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” katanya.
Dewan Perdamaian Dunia (BoP) dibentuk sebagai badan internasional berdasarkan kesepakatan sejumlah negara yang sejak awal terlibat dalam pembahasan situasi di Palestina. Inisiatif ini merupakan hasil rangkaian pertemuan negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang sepakat untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih luas untuk mendorong perdamaian permanen di Gaza.
Pembentukan badan ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Mesir, yang kemudian berujung pada penandatanganan piagam pendirian badan tersebut. Dewan ini dirancang untuk menjalankan fungsi pemantauan stabilisasi, administrasi transisi, serta rehabilitasi pascakonflik yang terukur dan berkelanjutan.
Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 20 negara anggota pendiri Dewan Perdamaian Dunia, bersama dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Mesir.
Piagam pendirian Dewan Perdamaian Dunia telah ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk terlibat dalam proses perdamaian dan memastikan bahwa upaya internasional tetap mengarah pada kemerdekaan Palestina serta solusi dua negara.