Muamalat.co.id – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih periode 2026–2031, Thomas Djiwandono, menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi bank sentral. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, pada Selasa (27/1).
“Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi bank sentral,” kata Thomas.
Thomas juga mengaku, dirinya terpilih usai mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR pada Senin (26/1). Dalam jabatannya nanti ia mengaku bakal melaraskan antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Dan juga seperti yang saya sampaikan kemarin dalam proses fit and proper, pentingnya melaraskan kebijakan fiskal dan moneter,” tambahnya.
Tak lupa, keponakan Prabowo ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR yang telah menjalankan proses fit and proper test sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ramai WNI Masuk Tentara Asing, Pemerintah Tegaskan Status Kewarganegaraan Tak Langsung Dicabut
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR dan juga secara khusus kepada Pimpinan Komisi XI DPR serta seluruh Anggota Dewan Komisi XI yang kemarin telah melalui proses fit and proper secara baik,” ujar Thomas.
Terakhir ia pun menegaskan bahwa seluruh tahapan uji kelayakan telah dijalani dengan mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya melewati fit and proper itu dan mengikuti segala peraturan serta perundangan yang sudah ada,” tukasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Persetujuan ini sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini, Selasa (27/1).
“Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan yang terhormat laporan Komisi XI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon deputi Bank Indonesia dapat disetujui?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam rapat tersebut.
“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.