Muamalat.co.id , JAKARTA — Persoalan transparansi menjadi tantangan besar bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembalikan reputasi maupun kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang ambruk selama 2 hari kemarin.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa misalnya, telah berkali-kali menyoroti praktik saham gorengan yang berpotensi merusak kredibilitas pasar modal. Purbaya bahkan telah berulangkali meminta supaya otoritas dan regulator untuk membersihkan praktik tersebut.
“Kalau yang jatuh bursa saham-saham goreng kan saya sudah ingatkan dari dulu bersihkan bursa dari saham gorengan,” kata Purbaya kemarin.
: IHSG Ambruk, Purbaya Soroti Saham Gorengan, Sarankan Ini ke Investor Pasar Modal
Senada dengan Purbaya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta otoritas bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berbenah dalam merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua sesi perdagangan terakhir.
Menurut Said, kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa saham Indonesia masih sangat besar apabila melihat nilai kapitalisasi di IHSG dari perdagangan hari ini yang jauh lebih besar dibandingkan kemarin.
: : Dirut BEI Iman Rachman Mundur Usai IHSG Babak Belur 2 Hari Beruntun
Akan tetapi, dia menilai otoritas jangan sampai menutup mata terhadap sejumlah koreksi yang dilakukan oleh MSCI terhadap bursa di Indonesia. Khususnya terkait persoalan free float, likuiditas riil, dan transparansi sejumlah emiten jumbo pada bursa saham Indonesia.
“Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK harus menangkap pesan MSCI sebagai koreksi konstruktif untuk membangun bursa saham yang sehat. Para pihak ini harus berbenah, membuka diri untuk menerima koreksi yang konstruktif dari siapapun, terutama masukan pembenahan administrasi yang di sarankan oleh MSCI.”
: : IHSG Hari Ini (30/1) Masih Rawan Koreksi, Simak Saham Pilihan MNC Sekuritas
Rawan Praktik Pencucian Uang
Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pasar modal menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya praktik tindak pidana pencucian uang.
Kerawanan itu tampak dari laporan jumlah transaksi mencurigakan di sektor pasar modal yang setiap tahun mengalami kenaikan.
Data PPATK menunjukkan bahwa selama tahun 2025 lalu, sebanyak 4.593 transaksi mencurigakan terindikasi terkait tindak pidana di pasar modal. Jumlah ini naik 62,9% dari posisi tahun 2024.
Sementara itu jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah indikasi tindak pidana pasar modal dalam transaksi keuangan yang dicatat PPATK tembus 268% atau dari 1.248 transaksi menjadi 4.593.
Lembaga intelijen keuangan itu juga mencatat sektor dan pelapor laporan transaksi keuangan mencurigakan itu berasal dari perusahaan efek dan manajer investasi. Pada tahun lalu, LTKM dari perusahaan efek mencapai 3.380. Sementara manajer investasi tercatat sebanyak 1.570 laporan.
Momentum Berbenah
Kalangan analis membeberkan sederet catatan ihwal pembekuan rebalancing indeks MSCI terhadap saham-saham Tanah Air. Catatan-catatan tersebut diharapkan mampu mendorong kembali kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung, menerangkan bahwa fokus utama BEI dan SRO seharusnya bukan hanya sekadar teknis indeks yang diharapkan oleh MSCI, melainkan mengenai kepercayaan data guna turut mendorong kepercayaan investor baik global maupun domestik terhadap pasar modal Indonesia.
Pasalnya, Chory menilai bahwa pengumuman yang pada perdagangan Rabu (28/1/2026) disampaikan MSCI, bisa memberikan dampak secara jangka panjang terhadap kondisi pasar modal Indonesia.
“Jika tidak direspons dengan perbaikan nyata, dampaknya bisa berupa bobot Indonesia yang stagnan atau menurun di indeks global, volatilitas lebih tinggi, dan pasar yang semakin selektif bagi investor asing,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026) malam.
Meskipun begitu, jika BEI dan SRO mampu melewati fase ini dengan benar dan menjadikan ini sebagai momentum reformasi pasar saham Tanah Air, maka pembekuan MSCI terhadap saham Indonesia berpeluang memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia ke depan.
Chory menilai, terdapat sejumlah poin krusial yang mesti dibenahi oleh BEI dan SRO, seperti penyempurnaan klasifikasi pemegang saham afiliasi atau independen, konsistensi dan sinkronisasi data kepemilikan antara OJK, BEI, dan KSEI, hingga komunikasi yang aktif dan terbuka dengan MSCI dan investor global.
“Fokus utama bukan sekadar teknis indeks, melainkan kepercayaan data, seperti penyajian data free float yang lebih granular dan dapat diaudit. MSCI tidak menuntut kesempurnaan, tetapi arah perbaikan yang jelas dan terukur,” katanya