Muamalat.co.id – , JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan langkah tegas terhadap praktik goreng-menggoreng saham yang dinilai merusak integritas pasar modal di tengah gejolak perdagangan dan kekhawatiran investor. Penegakan hukum akan diperkuat dengan pendekatan yang memberi efek jera.
Pelaksana Tugas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan pengawasan dan penindakan terhadap manipulasi harga saham segera dilakukan secara masif. “OJK akan segera memulai penindakan terhadap praktik goreng-menggoreng saham atau manipulasi harga saham secara masif,” kata Kiki, sapaan akrab Friderica, dalam Taklimat Media di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026) malam.
Menurut dia, penanganan kasus besar tidak akan dilakukan secara biasa dan akan dilakukan dengan pendekatan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct. “Termasuk terhadap para influencer pasar modal,” tegasnya.
Di luar penegakan hukum, OJK mempercepat reformasi pasar modal secara menyeluruh untuk memperbaiki kualitas perdagangan dan meningkatkan kepercayaan investor. Langkah tersebut mencakup perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi serta pelindungan investor ritel, hingga pendalaman pasar.
Salah satu kebijakan utama adalah peningkatan porsi saham publik. “Kami juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimum free float menjadi 15 persen,” kata Kiki.
Reformasi juga menyasar transparansi kepemilikan saham. OJK akan memperketat pengungkapan hubungan kepemilikan, ultimate beneficial ownership, serta afiliasi pemegang saham.
“Kami juga akan memperkuat transparansi kepemilikan saham melalui kewajiban pengungkapan hubungan kepemilikan, ultimate beneficial ownership, pengungkapan pihak terafiliasi,” ujarnya.
Dari sisi tata kelola, OJK mendorong pengurangan konflik kepentingan melalui perubahan struktur kelembagaan bursa. “Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui pengurangan konflik kepentingan, antara lain dengan percepatan demutualisasi bursa,” ungkap Kiki.
Di tengah penguatan pengawasan pasar modal, OJK menegaskan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga. Perbankan terus menyalurkan pembiayaan untuk program prioritas pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dengan total pembiayaan Rp 148,6 triliun hingga Desember 2025. Penyaluran kredit untuk program prioritas nasional juga telah mencapai Rp 1,17 triliun per Desember 2025.
Perihal kepemimpinan lembaga, Kiki menyampaikan Dewan Komisioner telah menggelar rapat sejak siang hingga sore hari untuk memastikan tidak ada kekosongan pengawasan. “Oleh karena itu, sejak siang hingga sore hari ini, Dewan Komisioner telah melaksanakan Rapat Dewan Komisioner,” kata Kiki.
Dalam rapat tersebut, OJK mengangkat Friderica sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. “Pertama, mengangkat saya, Friderica Widyasari Dewi, sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK,” ujarnya.
“Selanjutnya, Bapak Hasan Fawzi ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon,” lanjut Kiki.
Ia menegaskan, transisi tersebut tidak mengganggu kinerja lembaga. Karena tidak terdapat kekosongan kepemimpinan.