Pemerintah memastikan akan menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak naik di tengah guncangan harga minyak akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Hal ini kembali ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sering upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam wawancara dengan Bloomberg pada Kamis (2/4), Purbaya kembali menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menyerap dampak dari kenaikan harga minyak dunia. Hal ini dilakukan dengan mengandalkan sejumlah langkah-langkah fiskal baru, termasuk pemotongan besar-besaran sebesar 10% pada pengeluaran kementerian hingga penerapan pajak ekspor baru untuk batu bara
“Jika kita menghapus subsidi, inflasi akan meningkat, biaya modal akan meningkat,” kata Purbaya.
Ia mengingatkan risiko kenaikan harga BBM terhadap stabilitas sosial yang juga dapat menganggu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun memilih untuk mencegah kondisi ini. terjadi.
Baca juga:
- Purbaya Bakal Tambah Anggaran Subsidi BBM hingga Rp 100 T
- Purbaya Klaim APBN Masih Aman, Ada Uang Cadangan SAL Rp 420 Triliun
“Akan ada lebih banyak protes di jalanan, yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Ini adalah kebijakan yang sangat berisiko.” kata dia.
Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM telah diumumkan pemerintah sejak kemarin (1/4). Purbaya sebelumnya juga telah menyebut bahwa kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM untuk sementara ditanggung oleh Pertamina. Namun, ia mengaku telah menyiapkan tambahan anggaran subsidi BBM mencapai Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga sebelumnya memastikan bahwa defisit APBN tahun ini akan tetap terjaga di bawah batas aman yang diatur dalam Undang-Undang. Ia menyebut, defisit APBN akan berada di kisaran 2,9% terhadap PDB meski asumsi rata-rata harga minyak naik ke level US$ 100 per barel dan pemerintah tak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Purbaya dalam wawancara kemarin dengan media juga telah menekankan amannya posisi APBN karena terdapat dana cadangan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp 420 triliun yang dapat digunakan pemerintah jika dibutuhkan secara darurat. Hampir separuh dari dana ini atau sekitar Rp 200 triliun saat ini ditempatkan Purbaya di bank-bank BUMN guna membantu likuiditas mereka.
Di sisi lain, ia memastikan pemotongan anggaran tak akan membebani pertumbuhan ekonomi lantaran penghematan berasal dari pengeluaran yang dianggapnya tidak produktif, seperti mengadakan pertemuan di hotel dan terlalu sering bepergian ke daerah lain di negara itu.
Ia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,5% pada kuartal pertama, dan tetap berada di jalurnya untuk tumbuh 6% pada tahun ini. Target pertumbuhan ini cukup ambisius lantaran Indonesia tak pernah mencapai angka tersebut dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir kali mencapai 6% pada 2012 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena adanya lonjakan harga komoditas.