Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan insentif Rp 6 juta terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat disetop, jika fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak memenuhi standar operasional secara konsisten.
Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN Rufriyanto Maulana Yusuf mengatakan skema insentif dalam program MBG tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi mitra SPPG, tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat.
“Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay,” kata Rufriyanto dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/4).
“Hak mitra atas insentif Rp 6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan,” Rufriyanto menambahkan.
Menurutnya, mekanisme ini menjadi alat pemaksa kepatuhan agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal. Ia mengatakan, parameter kecacatan mutu ini diberlakukan secara ketat apabila suatu hari filter air SPPG terdeteksi E.Coli, aliran IPAL mampet membanjiri permukiman warga, mesin chiller mati menyebabkan daging busuk, atau gagal mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes.
“Maka secara hukum fasilitas tersebut dinyatakan stand by readiness tidak terpenuhi, maka pada hari itu juga, insentif Rp 6 juta langsung dihentikan,” ujar Rufriyanto.
Ia menambahkan, ketentuan ini mendorong mitra SPPG untuk secara disiplin menjaga kualitas fasilitas setiap hari. Sebab, seluruh risiko operasional berada di pihak mitra.
Dengan demikian, standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam Program MBG dapat terus terjaga. Selain itu, Rufriyanto menilai, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola publik yang terus disempurnakan.
BGN mengakui saat ini masih membutuhkan penyesuaian di berbagai aspek operasional. Rufriyanto mengatakan skema kemitraan SPPG memiliki nilai strategis yang besar.
“Program MBG melalui skema kemitraan SPPG ini mungkin masih memerlukan penyesuaian di berbagai aspek operasional, namun menafikan nilai strategisnya hanya berdasarkan prasangka sempit merupakan sebuah kerugian intelektual,” katanya.