Nilai tukar rupiah semakin melemah hingga menembus 18.000 per dolar AS pada perdagangan pekan ini, level terlemah sepanjang sejarah. Pelemahan rupiah berpotensi mengerek harga barang, menekan dunia usaha, hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha telah menghadapi tekanan nilai tukar ini secara bertahap selama beberapa bulan terakhir. Dampaknya terhadap sektor riil semakin terasa.
“Bagi dunia usaha, tantangan utamanya ada pada dampak yang ditimbulkan terhadap biaya produksi, biaya pembiayaan, dan kepastian berusaha,” ujar Shinta kepada Katadata.co.id, akhir pekan ini.
Menurut dia, industri di Indonesia memiliki ketergantungan impor bahan baku mencapai sekitar 70%. Pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya produksi, mempersempit margin usaha, dan mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan ekspansi.
“Tekanan besar diantaranya dirasakan oleh industri tekstil dan produk tekstil, kimia dan petrokimia, plastik, logam dasar, elektronik, otomotif, serta berbagai sektor yang masih mengandalkan komponen impor dalam rantai produksinya,” kata dia..
Kondisi ini, menurut dia, semakin berat karena dunia usaha juga masih menghadapi biaya logistik, energi, serta biaya pembiayaan yang relatif tinggi.
“Dengan kata lain, saat ini pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis atau externally driven cost pressure yang cukup signifikan,” ujar dia.
Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai, kondisi yang dihadapi dunia usaha saat ini bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi juga lonjakan harga minyak. Keduanya berdampak pada biaya operasional dan harga barang.
“Sebenarnya kekhawatiran utama bukan pada masyarakat karena dampaknya sudah diredam pemerintah dengan tidak menaikkan harga BBM Dampaknya adalah pada fiskal dan juga dunia usaha,” ujar Piter.
Ia menjelaskan, keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi dan nonsubsidi seperti Pertamax membuat inflasi masih terkendali di kisaran 3%. Jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, menurut dia, inflasi berpotensi naik hingga ke kisaran 8%.
Namun, langkah pemerintah menahan harga BBM berpotensi menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak melampaui 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini berpotensi melampaui ambang batas dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Piter juga menilai, tekanan besar akibat pelemahan rupiah akan dirasakan dunia usaha. Pelemahan rupiah telah mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps.
“Suku bunga naik, beban utang dalam valuta asing juga meningkat, sehingga perusahaan akan semakin berat,” ujar dia.
Karena itu, menurut dia, perusahaan-perusahaan yang menghadapi tekanan besar berpotensi melakukan penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini, terutama berlaku pada perusahaan yang memiliki kewajiban dalam dolar AS, utang valas, ketergantungan impor tinggi.
Penyebab Rupiah Melemah
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti sebelumnya menjelaskan, tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi eskalasi konflik Timur Tengah yang kembali meningkat.
“Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara-negara berkembang (emerging market),” ujar Destry dalam keterangannya, Kamis (4/6).
Selain faktor eksternal, Destry mengatakan kebutuhan domestik terhadap dolar AS juga masih cukup besar, terutama untuk repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).
Menurut dia, BI akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen intervensi.
“Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya,” katanya.
Risiko Pelonggaran Defisit
Piter menilai, pelonggaran defisit bukan langkah yang tepat untuk dilakukan pemerintah saat ini karena dapat dipersepsikan negatif oleh pasar. Pemerintah seharusnya menunjukkan komitmen untuk menegakkan disiplin defisit fiskal melalui rasionalisasi belanja, efisiensi, dan penghematan.
“Perhatian pasar saat ini tertuju pada, apakah pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola fiskal,” kata dia.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh keras kepala melanjutkan program-program prioritas yang sebenarnya tidak efisien. Hal ini akan menciptakan persepsi negatif bagi investor yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi nilai tukar rupiah.