The Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) telah menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas gelombang konflik terbuka yang kini semakin meluas di berbagai kota besar di Indonesia. Dalam sebuah seruan mendesak, IS2P menyerukan kepada seluruh pihak untuk segera menghentikan eskalasi konflik demi menyelamatkan masa depan bangsa yang berkelanjutan.
IS2P mengidentifikasi bahwa kemarahan publik yang memicu eskalasi ini bersumber dari ketidakadilan sosial-ekonomi yang kronis, penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, serta minimnya transparansi pemerintah dan legislatif. Kondisi ini telah mengubah demonstrasi damai menjadi bentrokan terbuka yang mengkhawatirkan.
“Bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, hingga kehilangan nyawa menjadi tanda nyata bahwa Indonesia kini berada di titik kritis. Jika situasi ini tidak segera dipulihkan, dampaknya akan sangat merugikan bangsa dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Satrio Dwi Prakoso, Ketua IS2P, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin (1/9).
Eskalasi konflik ini tidak hanya mengancam keamanan fisik, tetapi juga berpotensi memperparah krisis kepercayaan publik terhadap negara. Situasi ini dapat memicu ketidakstabilan politik yang serius, menghambat proses demokrasi, dan mengikis legitimasi lembaga-lembaga negara. Lebih jauh, IS2P khawatir kondisi ini akan memicu fragmentasi sosial dan politik yang mendalam, bahkan meningkatkan risiko intervensi asing serta melemahkan posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Jika gejolak ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, IS2P menilai bahwa agenda penting seperti reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan berbagai program pembangunan nasional akan terhambat secara signifikan. Oleh karena itu, IS2P secara tegas menyampaikan enam poin seruan krusial kepada pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan:
1. Menghentikan Kekerasan dan Provokasi
IS2P mendesak aparat keamanan untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan fisik yang melanggar hak asasi manusia. Aparat dituntut untuk melindungi warga negara yang menyalurkan aspirasinya. Tindakan represif dan provokatif hanya akan memperdalam jurang krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
2. Memperkuat Komunikasi Publik yang Transparan
Pemerintah dan legislatif harus segera membuka jalur komunikasi dua arah yang transparan, merespons aspirasi masyarakat, dan melibatkan publik secara lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan.
3. Membuka Ruang Dialog Inklusif
IS2P menyarankan agar pemerintah dan legislatif menyediakan forum dialog yang partisipatif, inklusif, dan bebas dari intimidasi. Keterlibatan masyarakat secara setara akan memastikan solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama dan berkontribusi pada stabilitas sosial.
4. Menegakkan Keadilan Sosial dan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Penegakan hukum harus dilakukan berlandaskan prinsip kesetaraan, tanpa intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Ini termasuk investigasi dan penanganan insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian demonstrasi di berbagai kota.
5. Meningkatkan Kinerja Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dituntut untuk bekerja secara efektif, transparan, dan berorientasi penuh pada kepentingan rakyat. Ketiga pilar demokrasi ini harus memperkuat integritas dan akuntabilitasnya agar kepercayaan publik dapat dipulihkan sepenuhnya.
6. Melindungi Program Keberlanjutan dan Aksi Iklim untuk Generasi Kini dan Mendatang
“Menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan aksi iklim adalah prioritas. Krisis lingkungan dan perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika politik maupun sosial,” imbuh Satrio, menekankan pentingnya agenda pembangunan berkelanjutan.
IS2P menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kerja sama kolektif, komitmen yang kuat, serta prioritas pada keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Saat ini, Indonesia berada di persimpangan sejarah yang krusial: memilih jalan perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau terjerumus dalam krisis berkepanjangan yang merusak fondasi bangsa.
“Mari kita jaga rumah bersama ini. Mari pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, dan lestari bagi semua,” pungkas Satrio Dwi Prakoso, menyerukan persatuan dan harapan.
Ringkasan
The Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyampaikan keprihatinan atas eskalasi konflik terbuka di berbagai kota di Indonesia yang dipicu oleh ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, dan kurangnya transparansi pemerintah. IS2P mendesak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan provokasi, memperkuat komunikasi publik yang transparan, serta membuka ruang dialog inklusif demi menyelamatkan masa depan bangsa yang berkelanjutan.
IS2P menekankan pentingnya penegakan keadilan sosial dan hukum tanpa pandang bulu, peningkatan kinerja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan program keberlanjutan dan aksi iklim. IS2P mengingatkan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada kerja sama, komitmen, dan prioritas pada keberlanjutan serta kesejahteraan seluruh rakyat.