Pejabat OJK, BI, DPR Asyik Liburan Saat Demo Membara?

Muamalat.co.id, Jakarta — Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda secara terang-terangan mengungkap adanya praktik pelesiran pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke luar negeri. Kunjungan-kunjungan ini, yang diduga bersifat pribadi, disebut-sebut mendapat dukungan fasilitas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta melibatkan para mahasiswa Indonesia yang sedang studi di negara tersebut. Menyikapi hal ini, PPI Belanda mendesak seluruh KBRI untuk menghentikan keterlibatan pelajar Indonesia dalam memfasilitasi perjalanan pejabat publik di negara lain.

Ketua PPI Groningen, Yosafat Beltsazar, menyoroti dampak serius dari pelibatan mahasiswa ini. Menurutnya, praktik tersebut telah menelan korban jiwa, yaitu Muhammad Athaya Helmi Nasution, seorang mahasiswa Indonesia di Wina, Austria. Kematian tragis ini menjadi pemicu utama seruan PPI Belanda agar praktik fasilitasi dihentikan.

Yosafat menjelaskan, almarhum Muhammad Athaya Helmi Nasution wafat saat mendampingi sebuah kunjungan tertutup yang dilakukan oleh anggota DPR, OJK, dan Bank Indonesia pada tanggal 25—27 Agustus 2025. Ironisnya, insiden ini terjadi ketika situasi di Indonesia tengah memanas dengan berbagai demonstrasi yang meluas.

Berdasarkan hasil otopsi forensik, Muhammad Athaya Helmi Nasution diduga mengalami seizure atau kejang, yang kemungkinan besar dipicu oleh heatstroke atau sengatan panas. Kondisi ini berkaitan erat dengan kurangnya cairan, asupan nutrisi, serta kelelahan ekstrem yang menyebabkan electrolyte imbalances (ketidakseimbangan elektrolit) dan hypoglycemia (kadar gula darah turun di bawah normal), hingga berujung pada stroke. Almarhum diketahui telah beraktivitas sebagai pemandu dari pagi hingga malam hari, sebuah tuntutan fisik yang luar biasa.

Selain menyoroti penyebab kematian, PPI Belanda juga mengecam keras pihak event organizer (EO) serta koordinator Liaison Officer (LO) yang dianggap tidak bertanggung jawab. Mereka dinilai lalai dan bahkan tidak menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga almarhum yang telah jauh-jauh datang ke Wina untuk mengurus jenazah korban.

Pihak keluarga almarhum juga melaporkan adanya indikasi penutupan informasi mengenai detail kegiatan serta siapa saja pejabat yang didampingi almarhum di Wina, yang diduga sengaja ditutupi oleh pihak EO. Hal ini semakin menambah daftar panjang dugaan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan kunjungan tersebut.

Ironisnya, alih-alih menunjukkan empati dengan mengunjungi tempat penginapan almarhum saat menghembuskan napas terakhir, acara kunjungan kerja para pejabat itu justru terus bergulir. Pihak EO bahkan sibuk mengurus persiapan jamuan makan malam mewah bersama para pejabat publik di sebuah restoran, mengesampingkan tragedi yang baru saja terjadi.

Menyikapi serangkaian kejadian ini, PPI Belanda mengimbau seluruh pelajar Indonesia di negara lain untuk bersikap tegas. Mereka diminta menolak secara tegas jika ada pejabat publik Indonesia yang meminta pendampingan untuk kegiatan plesiran, baik yang bersifat tertutup maupun pribadi, demi mencegah terulangnya insiden serupa.

Secara khusus, PPI Belanda juga menyerukan kepada mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Belanda agar tidak menerima tawaran untuk memfasilitasi perjalanan pejabat publik, terutama yang datang melalui jalur pribadi atau jaringan pertemanan. Langkah ini diharapkan dapat melindungi mahasiswa dari eksploitasi dan potensi bahaya yang mungkin timbul.

Ringkasan

PPI Belanda mengungkap dugaan pelesiran pejabat OJK, BI, dan DPR ke luar negeri yang difasilitasi oleh KBRI dan melibatkan mahasiswa Indonesia. Hal ini dipicu oleh kematian seorang mahasiswa di Wina, Austria, yang diduga kelelahan saat mendampingi kunjungan tertutup para pejabat tersebut, saat Indonesia tengah dilanda demonstrasi.

PPI Belanda mengecam keras pihak EO dan LO yang dianggap tidak bertanggung jawab serta menutupi informasi terkait kegiatan tersebut. PPI Belanda mengimbau mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk menolak permintaan pendampingan dari pejabat publik guna mencegah kejadian serupa.

Leave a Comment