BI Buka Suara: Rp 200 Triliun Suntikan Kemenkeu ke Perbankan

Muamalat.co.id

Bank Indonesia (BI) memberikan respons yang sangat positif terhadap inisiatif penting Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengalirkan dana segar senilai Rp 200 triliun ke sektor perbankan. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa langkah strategis ini tidak hanya akan memperkuat likuiditas bank-bank, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konferensi pers pada Rabu (17/9), Perry Warjiyo secara lugas menyatakan, “Kami menyambut baik keputusan Bapak Menteri Keuangan untuk memindahkan dana dari BI ke likuiditas perbankan, dan menurut pandangan kami, ini akan semakin memperkuat injeksi likuiditas yang telah kami lakukan sebelumnya.” Pernyataan ini menggarisbawahi sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi ekonomi.

Perry kemudian memaparkan bahwa Bank Indonesia sendiri telah proaktif mengambil serangkaian langkah untuk menopang sektor keuangan melalui injeksi likuiditas. Ini mencakup injeksi likuiditas SRBI sebesar Rp 200 triliun, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 217 triliun, serta pemberian insentif likuiditas yang mencapai Rp 384 triliun. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen BI dalam menjaga kecukupan dana di pasar.

Lebih lanjut, Perry menekankan bahwa sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang terjalin erat antara pemerintah dan Bank Indonesia secara signifikan memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Ia menyambut baik program-program paket serta ekspansi kebijakan fiskal yang belum lama diumumkan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah-langkah ini krusial untuk mendorong sektor riil, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan minat dunia usaha, dan pada akhirnya, merangsang peningkatan permintaan kredit yang esensial bagi roda perekonomian.

Di sisi lain, inisiatif pengucuran dana Rp 200 triliun ke perbankan ini berawal dari pengumuman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pada Jumat (12/9) sebelumnya, Purbaya mengonfirmasi bahwa hanya lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menerima kucuran dana pemerintah tersebut. Keputusan ini merupakan revisi dari rencana awal yang sempat menyebutkan enam bank Himbara sebagai penerima dana yang bersumber dari Bank Indonesia.

Kelima bank Himbara yang ditunjuk untuk menerima dana segar ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) (Persero) Tbk. Purbaya menegaskan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9), “Ini sudah diputuskan dan siang ini akan disalurkan. Kita kirim ke lima bank: Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI.”

Purbaya lebih lanjut merinci alokasi dana Rp 200 triliun tersebut kepada masing-masing bank. Bank Mandiri dan BNI masing-masing menerima Rp 55 triliun, sementara BRI juga mendapatkan jatah Rp 55 triliun. BTN dialokasikan Rp 25 triliun, dan BSI menerima porsi terkecil sebesar Rp 10 triliun. Dengan total dana yang signifikan ini, Purbaya menutup pernyataannya dengan keyakinan, “Dananya akan kita kirim. Sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim,” menandakan kesiapan untuk segera mengimplementasikan keputusan strategis tersebut.

Ringkasan

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, telah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI) untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Bank Indonesia (BI) menyambut positif langkah ini, yang dinilai akan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini merupakan bagian dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi.

BI sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kecukupan likuiditas, termasuk injeksi likuiditas SRBI, pembelian SBN, dan pemberian insentif likuiditas. Alokasi dana Rp 200 triliun tersebut bertujuan untuk memacu sektor riil, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan permintaan kredit. Pemerintah optimis langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Leave a Comment