JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menggalakkan repatriasi dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri mendapat sorotan tajam. Galih Dimuntur Kartasasmita, anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, secara tegas mengkritik inisiatif tersebut, khususnya terkait koordinasi antarlembaga. Kritik ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Bank Indonesia (BI) pada Senin, 22 September 2025.
Dalam forum tersebut, Galih mempertanyakan sejauh mana koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) mengenai penyusunan insentif repatriasi ini. Putra Politisi Senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita itu menegaskan pentingnya sebuah skema yang matang. “Apakah itu sudah ada koordinasi, pembicaraan, diajak ngomong, atau WA-an lah gitu dengan BI? Karena itu perlu skema, tidak bisa sembarangan kita ingin menarik dolar WNI dari luar, pasti ada skemanya. Bank Indonesia harus dilibatkan,” tegas Galih di hadapan enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo.
Rencana repatriasi dolar yang masih dalam tahap pembahasan awal ini sebelumnya diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 19 September 2025. Perlu dicatat, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan bagian integral dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang seharusnya memastikan sinergi dalam kebijakan strategis semacam ini.
Namun, dalam rapat maupun setelahnya, pihak Bank Indonesia memilih untuk tidak memberikan respons langsung terhadap pertanyaan krusial Galih. Bahkan, Gubernur BI Perry Warjiyo enggan memberikan pernyataan apa pun kepada wartawan yang telah menunggu di depan ruang Komisi XI pasca-rapat tersebut.
Sikap serupa ditunjukkan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti yang juga memilih bungkam. Beliau akhirnya menugaskan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso untuk menghadapi awak media. Namun, pertanyaan spesifik mengenai rencana repatriasi dolar WNI oleh pemerintah tetap tidak dijawab langsung. Ramdan hanya memberikan tanggapan umum terkait laporan kinerja BI Kuartal III/2025 yang menjadi agenda rapat. Ia menyampaikan, “Secara kesimpulan itu Bapak Gubernur berkali-kali menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan siap bersinergi dengan pemerintah, dengan semua pihak.”
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah tengah merumuskan skema pendorong repatriasi dolar yang akan berbasis mekanisme pasar, bukan paksaan. Ia menggarisbawahi bahwa strategi ini masih dalam pembahasan mendalam oleh pihak Istana Kepresidenan dan rinciannya belum final. “Nanti kalau sudah clear baru dikasih tahu. Di Istana yang memikirkan,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).
Purbaya mencontohkan fenomena umum di mana banyak warga Indonesia memilih menyimpan dolar Amerika Serikat (AS) mereka di luar negeri, seperti di Singapura, demi keuntungan tertentu. Pria yang belum genap sebulan menjabat sebagai Menkeu ini juga mengungkapkan data mengejutkan, yakni ratusan juta dolar AS berpindah ke Singapura atau negara lain setiap bulannya, menandakan potensi besar yang bisa ditarik kembali ke dalam negeri.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan secara aktif menelaah masukan dari Istana. Saat ini, pemerintah sedang cermat menghitung potensi risiko yang mungkin timbul dari upaya mendorong repatriasi dolar ini. “Kita akan menghilangkan keuntungan itu agar tidak ada lagi insentif atau niat bagi WNI untuk menaruh dananya di sana,” jelas Purbaya, menguraikan target kebijakan ini.
Meski demikian, Purbaya, yang memiliki rekam jejak di Kantor Staf Kepresidenan hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, optimis bahwa upaya menarik dolar WNI di luar negeri ini dapat direalisasikan. “Nanti kita lihat seperti apa. Ini masih kita hitung juga ada risikonya apa tidak. Tapi kelihatannya sih bisa jalan,” pungkasnya. Rencana strategis ini sendiri kali pertama diungkapkan Purbaya setelah ia mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 19 September 2025.
Ringkasan
Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, mengkritik rencana pemerintah untuk repatriasi dolar WNI, terutama terkait koordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Ia mempertanyakan keterlibatan BI dalam penyusunan insentif repatriasi, menekankan perlunya skema yang matang dan sinergi antarlembaga.
Meskipun Menteri Keuangan menyatakan skema repatriasi akan berbasis mekanisme pasar, BI memilih untuk tidak memberikan respons langsung terkait pertanyaan seputar rencana tersebut. Pemerintah sedang merumuskan strategi untuk menghilangkan insentif bagi WNI menyimpan dolar di luar negeri, dan optimis upaya ini dapat direalisasikan.