Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) gencar mendesak seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja. Pasalnya, hingga memasuki awal Oktober 2025, realisasi belanja K/L baru menyentuh angka Rp815 triliun. Jumlah ini setara dengan 55 persen dari total pagu anggaran K/L yang kini tercatat sebesar Rp1.481,7 triliun, menunjukkan adanya kenaikan pagu dari angka sebelumnya yang sempat dipaparkan.
Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, menyoroti urgensi situasi ini dalam media briefing di Jakarta, Jumat (3/10/2025). “Kita masih punya PR (pekerjaan rumah), karena sekarang ini baru awal Oktober. Jadi, kita masih punya waktu,” ujarnya, menambahkan bahwa secara historis, sekitar 38 persen dari total anggaran belanja negara lazimnya direalisasikan pada kuartal terakhir tahun anggaran, yaitu Oktober, November, dan Desember. Ini memberikan sedikit ruang optimisme untuk akselerasi penyerapan.
Kenaikan Pagu Anggaran, Penyerapan Justru Melambat
Pagu anggaran belanja K/L tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Sebelumnya, dalam paparan konferensi pers APBN Kita edisi September 2025, pagu tercatat sebesar Rp1.275,6 triliun. Kenaikan ini, menurut Prima, disesuaikan dengan dinamika dan program-program prioritas pemerintah, sehingga pagu terbaru mencapai Rp1.481,7 triliun per awal Oktober 2025.
Namun, peningkatan pagu ini tidak diiringi dengan akselerasi penyerapan anggaran yang memadai. Jika dibandingkan dengan periode September tahun lalu, realisasi belanja K/L telah mencapai Rp803,35 triliun atau sekitar 73,65 persen dari pagu APBN 2024 sebesar Rp1.090,83 triliun. Data ini secara gamblang menunjukkan bahwa meskipun pagu belanja meningkat, laju penyerapan di tahun ini masih lebih lambat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Prima merinci realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan jenisnya. Belanja pegawai menjadi yang terbesar, mencapai 7 persen. Disusul oleh belanja bantuan sosial (bansos) yang mencapai 72 persen. Sementara itu, belanja barang dan belanja modal masing-masing baru mencapai sekitar 45 persen, mengindikasikan ruang besar untuk akselerasi di sektor-sektor strategis ini.
Prima menjelaskan bahwa pola penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) memang memiliki kecenderungan alami untuk meningkat tajam pada kuartal terakhir setiap tahun. Fenomena ini, yang dikenal sebagai siklus anggaran, memperlihatkan bahwa sekitar 38 persen dari total alokasi anggaran umumnya direalisasikan pada tiga bulan terakhir: Oktober, November, dan Desember.
Optimisme di Tengah Tantangan Penyerapan Anggaran
Salah satu faktor yang menghambat pencairan anggaran adalah terbentuknya sejumlah kementerian/lembaga baru pada tahun 2025. K/L yang baru terbentuk ini memerlukan waktu untuk menyusun struktur organisasi, merumuskan perencanaan anggaran, dan menuntaskan berbagai aspek pendukung lainnya di awal tahun, sebelum akhirnya dapat memulai operasional kegiatan secara penuh.
“Biasanya, K/L yang baru harus memulai dari pembentukan organisasi, lalu menyusun anggaran dan hal-hal pendukung lainnya,” jelas Prima. Ia menambahkan, “Jika melihat angka saat ini, penyerapan belanja K/L telah mencapai 55 persen. Saya rasa ini merupakan capaian yang membuat kami cukup optimistis.” Ungkapan ini menunjukkan keyakinan Kemenkeu bahwa target penyerapan akhir tahun masih dapat tercapai.
Penelusuran Kementerian Keuangan mengungkap adanya variasi kecepatan pencairan anggaran di antara K/L. Merespons hal ini, pemerintah secara proaktif terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran belanja di seluruh entitas tersebut. Bahkan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah turun tangan langsung dengan melakukan kunjungan ke beberapa K/L guna menganalisis akar masalah di balik lambatnya penyerapan anggaran.
Prima membenarkan bahwa “Pak Menteri Keuangan telah melakukan pertemuan dengan beberapa K/L. Meskipun belum mencakup semuanya, upaya ini akan terus berlanjut. Tentunya, proses di tingkat teknis juga tetap berjalan.” Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap K/L dapat mengakselerasi belanjanya.
Kemenkeu Gencarkan Koordinasi untuk Akselerasi Belanja Negara
Tidak hanya faktor internal, dinamika global, termasuk gejolak kondisi geopolitik, diakui turut memengaruhi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk memastikan target tercapai, Kementerian Keuangan berencana melakukan koordinasi intensif antara Menteri Keuangan dengan berbagai kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun melalui unit teknis di daerah.
Prima menambahkan bahwa di level teknis, Ditjen Perbendaharaan memiliki jaringan luas yang mencakup 34 kantor wilayah dan 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Jaringan KPPN inilah yang memegang peranan krusial dalam proses verifikasi dan penyaluran anggaran, memastikan kelancaran distribusi dana kepada K/L di berbagai daerah.
Dengan realisasi belanja yang telah melampaui separuh dari pagu anggaran di awal Oktober, Prima kembali menegaskan optimisme bahwa target penyerapan anggaran K/L tahun 2025 akan dapat tercapai sesuai harapan. Upaya proaktif dari Kemenkeu dan koordinasi intensif diharapkan menjadi kunci sukses dalam mengoptimalkan penyerapan hingga akhir tahun.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesak kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja, mengingat realisasi belanja K/L baru mencapai Rp815 triliun atau 55% dari pagu anggaran Rp1.481,7 triliun hingga awal Oktober 2025. Meskipun pagu anggaran meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, laju penyerapan anggaran K/L masih lebih lambat. Kemenkeu tetap optimis karena secara historis, sebagian besar anggaran direalisasikan pada kuartal terakhir tahun anggaran.
Beberapa faktor menghambat pencairan anggaran, termasuk pembentukan K/L baru dan dinamika global. Kemenkeu melakukan monitoring dan evaluasi, bahkan Menteri Keuangan turun tangan langsung. Koordinasi intensif antara Kemenkeu dan K/L, serta peran penting Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah, diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun.