Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengumumkan finalisasi negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% kepada pemerintah Indonesia. Kesepakatan penting ini sekaligus membuka jalan bagi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI melampaui tahun 2041.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas mengonfirmasi bahwa negosiasi yang berlarut-larut tersebut kini telah final. “Negosiasi tambahan Freeport, sudah saya nyatakan final, sudah penambahan 12%,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (7/10/2025), menggarisbawahi tercapainya kesepakatan krusial ini yang berimplikasi besar bagi masa depan pertambangan nasional.
Meskipun begitu, Bahlil belum dapat merinci kapan proses divestasi ini akan dieksekusi secara konkret. Namun, satu hal yang pasti adalah PTFI dipastikan akan mendapatkan perpanjangan IUPK mereka. “Nanti itu kan pas perpanjangan. Nanti kita lihat. Sekarang kan tambang yang ada sekarang ini kan sampai dengan 2041. Tanggalnya berapa lagi dibicarakan sekarang,” jelas Bahlil, mengindikasikan bahwa detail waktu perpanjangan akan menjadi pembahasan selanjutnya.
Lebih lanjut, Bahlil sebelumnya juga telah mengemukakan rencana bahwa sebagian dari tambahan kepemilikan saham di Freeport ini akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Pembagian saham untuk BUMD Papua ini, menurut Bahlil, akan terealisasi setelah tahun 2041. Penambahan saham divestasi ini sendiri menjadi salah satu prasyarat utama bagi Freeport untuk memperoleh perpanjangan IUPK setelah masa berlakunya berakhir di tahun 2041.
Opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya disampaikan dalam rapat bersama jajaran Freeport-McMoran dan PTFI. Keputusan strategis ini diambil berdasarkan pertimbangan mendalam mengenai dampak ekonomi. Bahlil menjelaskan, “Kalau tidak perpanjang [IUPK] maka puncak produksi dari Freeport itu 2035. Begitu 2035 itu akan menurun, begitu dia turun dampaknya kepada produktivitas perusahaan dan ada juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah.” Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas produksi untuk keberlanjutan ekonomi regional dan nasional.
Ringkasan
Kementerian ESDM mengumumkan finalisasi negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% kepada pemerintah. Kesepakatan ini juga membuka jalan bagi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI setelah tahun 2041. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi kesepakatan ini, yang akan berdampak signifikan pada masa depan pertambangan nasional.
Meskipun waktu pelaksanaan divestasi belum dirinci, PTFI dipastikan akan memperoleh perpanjangan IUPK. Sebagian saham tambahan ini rencananya akan dialokasikan kepada BUMD Papua setelah tahun 2041. Perpanjangan izin tambang Freeport ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, mempertimbangkan dampak ekonomi dan pentingnya menjaga stabilitas produksi.