JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti keras rendahnya serapan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) hingga akhir kuartal III tahun 2025. Data terbaru per 30 September 2025 menunjukkan bahwa realisasi belanja K/L baru mencapai Rp 800,9 triliun, atau 62,8 persen dari total outlook yang ditetapkan sebesar Rp 1.275,6 triliun. Angka ini memicu kekhawatiran akan dampak terhadap laju perekonomian nasional, mengingat vitalnya peran belanja pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Taklimat Media APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/10/2025), secara spesifik menyebutkan beberapa K/L dengan serapan yang masih jauh di bawah ekspektasi. “Beberapa K/L dengan anggaran besar tetapi kami catat penyerapannya masih di bawah 50 persen, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Pertanian,” jelas Suahasil, menyoroti kinerja yang memerlukan perhatian serius.
Di antara daftar tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat sebagai K/L dengan serapan terendah. BGN baru merealisasikan belanja sebesar Rp 19,7 triliun atau hanya 16,9 persen dari pagu total Rp 116,6 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran ini sangat disayangkan, mengingat BGN mengemban program strategis yang fundamental untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat di seluruh Indonesia.
Selain BGN, realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga masih memprihatinkan, tercatat Rp 41,3 triliun atau 48,2 persen dari outlook Rp 85,7 triliun. Demikian pula dengan Kementerian Pertanian yang baru menyerap Rp 9 triliun, setara 32,8 persen dari alokasi Rp 27,3 triliun. Kinerja serapan yang lambat ini berpotensi menghambat implementasi program-program pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan yang krusial.
Melihat kondisi tersebut, Kemenkeu mendesak seluruh K/L untuk segera mengakselerasi pelaksanaan kegiatan di kuartal IV 2025. Percepatan belanja pemerintah ini krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. “Kita memerlukan belanja di kuartal IV-2025, tetapi kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap K/L,” tegas Suahasil, menekankan keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan alokasi dana.
Pemerintah juga menekankan pentingnya akselerasi proyek dan proses pengadaan barang dan jasa agar penyerapan anggaran berjalan optimal. Selain itu, K/L diinstruksikan untuk memperkuat sistem monitoring penggunaan dana serta mempercepat pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini demi memastikan setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan akuntabel.
Suahasil kembali menegaskan bahwa belanja K/L merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaannya, efisiensi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan dana APBN digunakan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
Namun, tidak semua K/L menunjukkan kinerja yang lambat. Beberapa instansi justru mencatat serapan anggaran yang cukup tinggi hingga akhir September. Di antaranya adalah Kemenkeu sendiri dengan realisasi Rp 63,1 triliun (88,3 persen), diikuti oleh Mahkamah Agung (MA) Rp 9,5 triliun (76,5 persen), dan Kementerian Agama (Kemenag) Rp 52,5 triliun (75,2 persen), menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Daftar K/L dengan serapan baik juga mencakup Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Rp 59 triliun (74,2 persen), Polri Rp 103 triliun (74,3 persen), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 62,8 triliun (73 persen). Tak ketinggalan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menyerap Rp 167,1 triliun (67,5 persen), Kemendiktisaintek Rp 36,8 triliun (69,4 persen), dan Kemendikdasmen Rp 31,4 triliun (66,8 persen).
Lainnya seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan realisasi Rp 13,6 triliun (58,8 persen), Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Rp 13,4 triliun (55,8 persen), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 9,8 triliun (65 persen) juga menunjukkan progres positif dalam penyerapan anggaran. Pemerintah menargetkan sisa anggaran sekitar Rp 474,7 triliun dapat terserap secara optimal sebelum tahun anggaran 2025 berakhir, guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional secara komprehensif.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rendahnya serapan anggaran beberapa kementerian dan lembaga (K/L) hingga kuartal III 2025, yang baru mencapai 62,8% dari total outlook. Wamenkeu Suahasil Nazara secara spesifik menyebut Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Pertanian sebagai K/L dengan serapan di bawah ekspektasi, khususnya BGN yang hanya merealisasikan 16,9% dari pagu anggaran.
Kemenkeu mendesak K/L untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di kuartal IV 2025 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Beberapa K/L menunjukkan kinerja serapan anggaran yang baik, seperti Kemenkeu, Mahkamah Agung (MA), dan Kementerian Agama (Kemenag). Pemerintah menargetkan penyerapan sisa anggaran dapat dioptimalkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.