Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyoroti strategi investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dinilai terlalu dominan menempatkan dividen pada instrumen obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN). Kritikan ini dilontarkan Purbaya dalam rapat perdananya dengan Danantara, yang juga dihadiri oleh sejumlah figur penting dari Dewan Pengawas (Dewas) Danantara.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta pada Rabu (15/10) tersebut, Purbaya mempertanyakan esensi keahlian BPI Danantara jika mayoritas dana ditempatkan pada obligasi. “Kalau Anda taruh dana sebanyak itu di obligasi, keahlian Anda apa?” tegas Purbaya. Menanggapi hal itu, pihak Danantara menjelaskan bahwa penempatan dana tersebut bersifat sementara, dikarenakan belum adanya proyek investasi konkret yang siap dijalankan, seraya berjanji akan segera melakukan perbaikan.
Rapat penting tersebut tidak hanya dihadiri Menkeu Purbaya, namun juga melibatkan tokoh-tokoh kunci seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Selain pembahasan mengenai kebijakan investasi, agenda krusial lainnya yang mencuat adalah terkait pembayaran utang Whoosh ke China.
Purbaya secara lugas menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semestinya terbebani oleh kewajiban utang proyek kereta cepat tersebut. Ia menggarisbawahi potensi besar dari dividen BUMN yang dikelola Danantara, yang dinilai masih sangat memadai untuk dimanfaatkan dalam melunasi utang tersebut, sehingga menjaga stabilitas fiskal negara.
Di luar isu investasi dan utang Whoosh, rapat tersebut juga membahas serangkaian agenda strategis lainnya. Ini meliputi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 Danantara, upaya restrukturisasi Garuda Indonesia, serta rencana konkret untuk memperbaiki kinerja Krakatau Steel. Purbaya menambahkan, “Ada pembahasan RKAT Rencana Kerja Anggaran Tahunan mereka (Danantara) 2025, ada Garuda, ada ini, ada itu semuanya, ada Krakatau Steel dibahas, gimana mereka akan merestrukturisasi,” memberikan gambaran komprehensif atas fokus rapat tersebut.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara karena dinilai terlalu banyak menempatkan dividen pada obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN). Purbaya mempertanyakan esensi keahlian Danantara jika mayoritas dana diinvestasikan pada obligasi, sementara pihak Danantara berdalih penempatan dana bersifat sementara karena belum ada proyek investasi konkret.
Pertemuan tersebut juga membahas potensi dividen BUMN yang dikelola Danantara untuk melunasi utang proyek kereta cepat Whoosh ke China, sehingga APBN tidak terbebani. Selain itu, rapat juga mencakup pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 Danantara, upaya restrukturisasi Garuda Indonesia, serta rencana perbaikan kinerja Krakatau Steel.