Muamalat.co.id, MENTAWAI – Dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi nasional, Bank Indonesia (BI) menegaskan larangan transaksi menggunakan mata uang asing bagi seluruh pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memantapkan kedaulatan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah kepulauan tersebut.
Mohamad Abdul Majid Ikram, Kepala Perwakilan BI Sumatra Barat, menegaskan bahwa Rupiah bukan sekadar alat tukar, melainkan lambang kedaulatan dan identitas bangsa. Melalui penguatan pemahaman serta komitmen bersama, BI berupaya memastikan setiap aktivitas ekonomi di Mentawai menjunjung tinggi nilai-nilai nasional. “Kami akan terus memperkuat komitmen dalam menjaga kedaulatan Rupiah dan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dirilis Sabtu, 18 Oktober 2025.
Majid lebih lanjut menekankan esensi Rupiah sebagai pilar kedaulatan, persatuan, dan kebanggaan Indonesia. Ia menegaskan, Rupiah adalah manifestasi identitas nasional yang wajib dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Sejalan dengan semangat Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, Bank Indonesia gencar mendorong masyarakat Mentawai untuk secara konsisten menggunakan Rupiah dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk memanfaatkan kemudahan transaksi digital melalui QRIS. Langkah ini merupakan bagian dari ajakan BI kepada seluruh pihak agar semakin memperkuat penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan tunggal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terkait implementasi kebijakan ini, Majid menguraikan tiga poin utama komitmen yang harus dipatuhi: pertama, seluruh transaksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib menggunakan Rupiah; kedua, pelaku usaha dilarang keras menerima pembayaran dengan mata uang asing; dan ketiga, wisatawan mancanegara diwajibkan untuk menukarkan mata uangnya ke Rupiah sebelum melakukan transaksi di Mentawai. “Mari kita jadikan Mentawai bukan hanya destinasi wisata dunia, tetapi juga teladan nasional dalam menjaga kedaulatan Rupiah, yang sejalan dengan semangat DAUN (Dari Nagari Untuk Negeri),” pungkasnya, menyerukan partisipasi aktif semua pihak.
Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mentawai telah secara resmi menandatangani kesepahaman bersama. Penandatanganan ini menegaskan kembali penggunaan Rupiah sebagai alat transaksi resmi dan tunggal di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.
Dukungan BI untuk Mentawai
Lebih dari sekadar penguatan literasi dan kedaulatan Rupiah, Bank Indonesia Sumatra Barat juga menunjukkan dukungan konkretnya terhadap peningkatan layanan energi dan pembangunan ekonomi lokal di Mentawai. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan hibah dua unit mesin genset berkapasitas masing-masing 500 KVA kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Genset merek Deutz BF8M 1015 CP ini, meskipun pengadaan tahun 2006, dipastikan masih dalam kondisi prima dan siap untuk dioperasikan.
Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyampaikan apresiasi mendalam kepada BI Sumbar dan PLN Sumbar atas dukungan vital ini, khususnya dalam membantu pengoperasian genset. Ia menyoroti betapa besar arti bantuan tersebut bagi masyarakat dalam menghadapi kendala listrik yang masih kerap terjadi, mengingat keterbatasan infrastruktur energi di wilayah kepulauan. Bantuan ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka pendek untuk menjamin pasokan listrik yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Selain itu, Bupati Rinto juga menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan pasokan listrik dan mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam memelihara jaringan listrik. Ia secara khusus mengimbau agar tidak menanam pohon tinggi di sekitar jalur tegangan tinggi, sebuah langkah preventif krusial untuk mencegah gangguan dan memastikan aliran listrik tetap aman bagi seluruh warga Mentawai.