Anggaran MBG Melonjak 371%! Kemenkeu Ungkap Penyebab & Target Baru

Jakarta, IDN Times – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melonjak drastis menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026 telah memicu perdebatan serius. Kenaikan spektakuler ini, yang mencapai 371,83 persen dibandingkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp71 triliun, menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola dan menyerap dana sebesar itu. Apalagi, hingga Agustus 2025, serapan anggaran MBG baru mencapai Rp13 triliun atau sekitar 18,3 persen dari total pagu tahun ini.

Menanggapi sorotan publik ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa lonjakan anggaran MBG akan dikaji secara menyeluruh. Meskipun akselerasi penyerapan anggaran tahun ini masih terus digenjot, peningkatan alokasi dana untuk tahun 2026 dinilai krusial karena target penerima program makan bergizi memang akan diperluas secara signifikan. “Evaluasi akan dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Kenapa tahun depan anggarannya lebih besar? Karena target dan kebutuhannya juga makin besar,” jelas Prima di Kemenkeu, Jumat (3/10/2025).

Peningkatan target dan kebutuhan anggaran program MBG pada 2026 tidak dapat dilepaskan dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Prima menuturkan, jumlah sekolah dan siswa yang akan terlibat dalam program ini diproyeksikan melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya. “Kalau tahun ini sekolah penerimanya 100, tahun depan bisa naik jadi 400. Otomatis, kebutuhan dananya juga ikut bertambah. Jadi bukan soal menambah anggaran untuk BGN, tapi karena memang target program MBG-nya yang diperluas,” imbuhnya, menekankan bahwa pertumbuhan anggaran ini didorong oleh skala program yang membesar.

Lebih lanjut, Prima menyuarakan optimisme bahwa penyerapan anggaran MBG pada tahun 2026 akan jauh lebih optimal. Keyakinan ini didasari oleh meningkatnya kapasitas BGN dan instansi terkait dalam mengelola program, baik dari sisi administrasi maupun operasional di lapangan. “Tahun depan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita sudah lebih berpengalaman. Jadi saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” tambahnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan penyerapan di masa lalu.

Untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan akuntabel, pemerintah telah merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Buku Nota Keuangan II. Fokus utamanya adalah menghadapi berbagai tantangan dengan langkah-langkah konkret, meliputi:

  • Penguatan kelembagaan dan tata kelola program;
  • Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum;
  • Percepatan pencairan MBG melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account;
  • Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di SPPPG;
  • Penguatan logistik dan distribusi, termasuk jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, serta aplikasi pemantauan logistik;
  • Komunikasi dan partisipasi publik yang lebih intensif; serta
  • Peningkatan kemitraan, termasuk kerja sama lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Di balik ambisi besar pemerintah untuk menyajikan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang membutuhkan strategi matang dan kolaborasi lintas sektor. Pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi pekerjaan rumah utama, terutama karena keterbatasan infrastruktur. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat dinilai krusial untuk memastikan program ini tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga turut menggerakkan roda perekonomian daerah.

Di samping itu, program MBG dipandang memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan perluasan lapangan kerja. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi yang tepat sasaran. Pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel juga menjadi kunci agar anggaran besar yang digelontorkan benar-benar tepat guna dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar bantuan pangan, program MBG adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas di masa depan.

Ringkasan

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami kenaikan signifikan sebesar 371,83% menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026, dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp71 triliun. Kenaikan ini didasari oleh rencana perluasan cakupan penerima manfaat program MBG, dengan perkiraan peningkatan jumlah sekolah dan siswa yang terlibat. Hingga Agustus 2025, penyerapan anggaran MBG baru mencapai 18,3%.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa lonjakan anggaran MBG akan dikaji secara menyeluruh, dan evaluasi akan dilakukan tidak hanya untuk MBG, tapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Pemerintah merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Buku Nota Keuangan II, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kemitraan. Pemerintah optimis penyerapan anggaran MBG pada tahun 2026 akan lebih optimal dengan pengalaman dan kapasitas yang meningkat.

Leave a Comment