JAKARTA — Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) secara resmi mengumumkan penghentian dukungannya terhadap proyek energi surya dan angin yang berlokasi di lahan pertanian produktif. Langkah ini menandai babak baru dalam kebijakan energi Pemerintahan Presiden Donald Trump, yang secara konsisten mengkritik energi angin dan surya sebagai sumber yang tidak dapat diandalkan, mahal, dan terlalu bergantung pada rantai pasokan dari Tiongkok.
Menteri Pertanian Amerika Serikat, Brooke Rollins, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan pemerintah untuk mengekang pengembangan energi terbarukan tertentu. Ia menyuarakan keprihatinannya, “Jutaan hektar lahan pertanian utama tidak dapat digunakan sehingga panel surya bersubsidi Green New Deal dapat dibangun. Perusakan lahan pertanian dan tanah utama kita ini merenggut masa depan generasi petani berikutnya dan masa depan negara kita,” ungkapnya seperti dilansir Reuters pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Padahal, sebelumnya USDA telah menyalurkan lebih dari US$2 miliar untuk berbagai proyek energi terbarukan, termasuk tenaga surya dan angin, melalui program energi pedesaan untuk Amerika. Lembaga ini juga aktif mendukung inisiatif energi bersih bagi koperasi listrik pedesaan, menunjukkan komitmen terhadap transisi energi di masa lalu.
Sebuah studi internal USDA pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 424.000 hektare, atau setara dengan 1.715 kilometer persegi lahan pedesaan, telah terdampak oleh turbin angin dan ladang tenaga surya. Angka ini hanya mencakup kurang dari 0,05% dari total hampir 900 juta hektare lahan yang dialokasikan untuk kegiatan pertanian di AS. Menariknya, sebagian besar lahan tersebut tetap dapat digunakan untuk produksi pertanian bahkan setelah pengembangan proyek tenaga surya atau angin, sebuah fakta yang memberikan perspektif berbeda terhadap isu pemanfaatan lahan.
Kontras dengan kebijakan saat ini, Pemerintahan mantan Presiden Joe Biden secara aktif mendukung proyek tenaga surya dan angin di wilayah pedesaan dan pertanian. Dukungan ini merupakan bagian integral dari upaya mereka untuk mengurangi emisi yang merusak iklim sekaligus menjadikan energi bersih lebih terjangkau bagi masyarakat.
SAHAM ENERGI SURYA NAIK
Di tengah kebijakan baru yang cenderung membatasi, pasar memberikan respons yang menarik. Saham perusahaan energi surya AS justru mengalami kenaikan signifikan setelah Pemerintahan Trump merilis aturan subsidi baru untuk proyek energi bersih. Aturan tersebut, meskipun mengubah beberapa parameter, ternyata tidak seketat yang dikhawatirkan banyak investor, memicu optimisme di kalangan pelaku pasar.
Departemen Keuangan AS memperketat definisi proyek surya atau angin yang dianggap “sedang dibangun”, sebuah syarat krusial untuk memenuhi kelayakan kredit pajak federal sebesar 30% dari total biaya proyek. Perubahan ini kini mewajibkan pengembang panel surya skala besar dan ladang angin untuk menyelesaikan pekerjaan fisik yang substansial, bukan hanya sekadar menunjukkan investasi modal.
Meskipun langkah ini memicu kritik dari beberapa pihak di industri, para analis, investor, dan pelaku pasar lainnya secara umum menilai pedoman tersebut lebih baik dari perkiraan awal. Analis Raymond James, Pavel Molchanov, mencatat bahwa indeks MAC Global Solar Energy (.SUNIDX) melonjak 4% pada perdagangan tengah hari Senin, 18 Agustus 2025. Saham-saham unggulan seperti perusahaan surya residensial Sunrun (RUN.O) naik 9%, sementara produsen panel terkemuka First Solar (FSLR.O) meningkat 8,6%. “Meskipun menimbulkan beberapa komplikasi, hal ini masih dapat dikelola,” ujar Molchanov.
Sebelumnya, beberapa pihak di industri khawatir bahwa pengembang proyek harus menanggung sebagian besar biaya proyek secara mandiri agar memenuhi syarat kredit pajak, atau bahwa mereka akan memiliki jangka waktu yang lebih sempit untuk mengklaim subsidi setelah memulai konstruksi. Namun, Departemen Keuangan tidak mengubah jangka waktu empat tahun yang telah ditetapkan bagi proyek yang memulai konstruksi sebelum berakhirnya periode kredit.
Undang-Undang “One Big Beautiful Bill” mewajibkan proyek untuk memulai konstruksi pada bulan Juli tahun depan atau mulai beroperasi paling lambat akhir tahun 2027 agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak sebesar 30% dan bonus tambahan yang berpotensi meningkatkan subsidi lebih tinggi lagi. Peraturan ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, di mana kredit tersebut tersedia hingga tahun 2032, menunjukkan adanya penyesuaian yang signifikan dalam lanskap insentif energi terbarukan di AS.