BI Burden Sharing: Dari Pandemi hingga Cita-Cita Prabowo

Muamalat.co.id, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) semakin intensif mendukung program pembangunan pemerintah. Skema burden sharing, awalnya dirancang untuk mengatasi pandemi Covid-19, kini difokuskan pada pencapaian program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang tergabung dalam visi Asta Cita.

Pada masa pandemi, sebagaimana tercatat dalam Bisnis, BI dan pemerintah menerapkan skema burden sharing melalui Perppu No.1/2020. BI turut membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terfokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan, antara lain, dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah, kebijakan yang berlanjut hingga beberapa tahun pasca-pencabutan status pandemi pada 2023.

Pembelian SBN berlanjut hingga 2025, namun dengan orientasi yang berbeda. Kini, burden sharing difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan program-program prioritas pemerintah. Dalam rapat dengan DPD RI pada Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan sinergi BI dan pemerintah dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Perry Warjiyo menegaskan bahwa pembelian SBN senilai Rp200 triliun dilakukan secara prudent dan sesuai kaidah kebijakan moneter. “Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ujarnya secara virtual.

Dana tersebut sebagian dialokasikan untuk program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, seperti program perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain pembelian SBN dan kebijakan suku bunga rendah, BI juga telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan senilai Rp384 triliun untuk mendorong penyaluran kredit, khususnya pada sektor-sektor prioritas pemerintah.

Lebih lanjut, Perry Warjiyo menjelaskan pembagian beban bunga utang dalam skema burden sharing. Pemerintah dan BI sepakat menanggung separuh beban bunga. Sebagai contoh, untuk pendanaan perumahan rakyat, beban bunga ditanggung bersama-sama sebesar 2,9%, dan untuk Koperasi Desa Merah Putih sebesar 2,15%. Formulasi ini didapat dari bunga SBN tenor 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisanya dibagi dua.

Kebijakan Suku Bunga

BI telah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebanyak lima kali sejak September 2024, dari 6,25% menjadi 5%. Penurunan ini diiringi penurunan yield SBN tenor 10 tahun dari puncaknya 7,26% pada Januari 2025 menjadi 6,3% saat ini. Perry Warjiyo menekankan komitmen BI untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pro-rakyat.

Program Prabowo: 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa Merah Putih

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan kontribusi BI dalam program 3 Juta Rumah melalui pelonggaran giro wajib minimum (GWM). Data mengenai rumah subsidi dan komersial yang dibangun berkat kebijakan ini akan dihimpun oleh BI dan diintegrasikan oleh BPS. Dukungan juga datang dari bank swasta seperti BCA melalui FLPP swasta, yang tidak menggunakan dana APBN.

Sementara itu, untuk Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp16 triliun yang disalurkan melalui empat bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 dan merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.