Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan secara resmi melanjutkan skema berbagi beban atau burden sharing. Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat pembiayaan berbagai program ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian integral dari agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan komitmen bank sentral yang melampaui sekadar pengelolaan instrumen suku bunga untuk menjaga likuiditas pasar. BI secara aktif memperkuat kebijakan moneter ekspansif dengan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Perry mengungkapkan, berdasarkan data terkini hingga Selasa (2/9/2025), BI telah membeli SBN senilai Rp200 triliun, angka yang juga mencakup pembelian untuk keperluan debt switching, dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI.
1. Pembelian SBN untuk jalankan program prorakyat
Kolaborasi erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa sebagian besar dari hasil pembelian SBN ini akan langsung dialokasikan untuk membiayai berbagai program prorakyat. Inisiatif-inisiatif vital yang akan didukung meliputi pembangunan perumahan rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, dan sejumlah program strategis lainnya yang terangkum dalam visi Asta Cita.
Perry Warjiyo menegaskan bahwa melalui implementasi skema burden sharing atau pembagian beban bunga bersama, beban pembiayaan untuk program-program ekonomi kerakyatan dalam agenda Asta Cita dapat ditekan secara signifikan.
2. Burden Sharing bikin beban pembiayaan lebih murah 
Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menguraikan bahwa mekanisme pembiayaan bersama dengan BI ini krusial dalam menekan biaya pendanaan, khususnya untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal ini secara langsung meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadikan pendanaan program tersebut lebih efisien bagi pemerintah.
3. Pemerintah tempatkan dana Rp16 triliun 
Dalam rincian alokasi, pemerintah telah menempatkan dana APBN 2025 sebesar Rp16 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang kemudian akan disalurkan sebagai pembiayaan untuk Koperasi Merah Putih. Komitmen ini diperkuat dengan rencana penambahan penempatan dana sebesar Rp83 triliun di Himbara pada tahun 2026, sehingga total dana APBN yang dialokasikan mencapai sekitar Rp99 triliun untuk mendukung inisiatif penting ini.
Meskipun skema pendanaan inovatif ini menawarkan kemudahan signifikan bagi pemerintah dalam menggerakkan program-program prioritas, penting untuk dicatat bahwa dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 juga telah mengidentifikasi sejumlah risiko potensial yang mungkin timbul dari implementasi program Koperasi Merah Putih.
BI Borong SBN Rp144,90 Triliun per 15 Juli
7 Perbedaan SBN dan Obligasi, Panduan buat Investor Pemula
Maruarar Lapor Prabowo soal Rencana Kebut 3 Juta Rumah Pakai SBN
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan melanjutkan skema burden sharing untuk membiayai program ekonomi kerakyatan Asta Cita. BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp200 triliun, termasuk untuk debt switching, dan sebagian besar akan dialokasikan untuk program prorakyat seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Skema burden sharing ini bertujuan menekan biaya pembiayaan program ekonomi kerakyatan, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, dan meringankan beban APBN. Pemerintah telah menempatkan dana APBN 2025 sebesar Rp16 triliun pada Himbara untuk disalurkan ke Koperasi Merah Putih, dengan rencana penambahan Rp83 triliun pada tahun 2026, sehingga total dana APBN mencapai Rp99 triliun.