KPK telusuri penerima uang di rumah aman terkait kasus suap dan gratifikasi Ditjen Bea Cukai Kemenkeu
KPK tengah mengusut asal-usul uang hingga sosok yang akan menerima suap dari rumah aman atau safe house terkait importasi barang KW itu.
KPK tengah mengusut asal-usul uang hingga sosok yang akan menerima suap dari rumah aman atau safe house terkait importasi barang KW itu.
Bareskrim Polri usut kasus pidana pasar modal untuk menjaga saham fundamental Indonesia. Kapolri pastikan terus awasi saham gorengan.
Bareskrim Polri menggeledah kantor Shinhan Sekuritas di Equity Tower Jaksel terkait kasus saham gorengan.
Bareskrim Polri menyelidiki pidana gorengan saham saat IHSG anjlok 8% akibat aksi spekulasi dan kebijakan MSCI. Kasus ini sudah dalam tahap penyidikan.
KBRI menerima laporan dari 911 WNI yang datang langsung ke kantor di Kamboja selama 16 – 19 Januari. Mereka ‘dibebaskan’ oleh sindikat Muamalat.co.id setelah terduga bos tertangkap.
Muamalat.co.id JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menuntaskan penyidikan tindak pidana pasar modal berupa transaksi semu atau menyesatkan atas perdagangan saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT) yang terjadi pada Juni–Juli 2018. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan & Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan para tersangka diduga bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT dengan menggunakan rekening efek pihak nominee…
KPK sita uang tunai dan bukti suap terkait penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada di kantor DJP Kemenkeu.
Ringkasan Berita: Menkeu Purbaya menilai OTT KPK sebagai shock therapy bagi pegawai pajak Kemenkeu memberi pendampingan hukum, namun tetap menyerahkan proses ke KPK KPK menyita barang bukti Rp6,38 miliar dan menetapkan lima tersangka Modus suap pajak diduga lewat negosiasi PBB dengan fee hingga Rp8 miliar Muamalat.co.id – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah pegawai pajak di Jakarta Utara akhirnya memancing respons langsung dari…
Mabes Polri dan Kejaksaan mulai menerapkan pedoman baru terkait dengan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
KPK dalami dugaan aliran dana Rp 3 miliar terkait kasus korupsi CSR BI-OJK. Simak pengembangan terbaru penyidikan.