Muamalat.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah berupaya keras untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal hingga akhir tahun 2025. Guna mendukung percepatan realisasi program yang semakin meluas ini, BGN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan ini diajukan seiring dengan peningkatan jumlah penerima manfaat dan Surat Permintaan Pembayaran (SPPG).
Hingga 11 November 2025, BGN telah mencatatkan realisasi anggaran sebesar Rp 43,47 triliun dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Sementara itu, dana bantuan pemerintah yang dikhususkan untuk program MBG tercatat sebesar Rp 51,2 triliun, dengan sisa dana yang belum terserap mencapai Rp 15,9 triliun. Waktu yang tersisa untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran ini hanya sekitar 50 hari menjelang akhir tahun.
“Menurut proyeksi kami, dalam 50 hari terakhir ini, kami memperkirakan akan menyerap atau membutuhkan dana sekitar Rp 29,5 triliun. Hal ini disebabkan karena setiap hari, jumlah SPPG dan penerima manfaat terus bertambah,” ungkap Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11).
Pansus Perparkiran DPRD DKI Minta Tarif Valet Parking Diturunkan dari Rp 200 Ribu Jadi Rp 50 Ribu
Dadan memberikan contoh konkret, saat ini terdapat 14.800 SPPG yang aktif. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat, mencapai antara 17.000 hingga 18.000 SPPG pada akhir November. Dengan proyeksi peningkatan ini, serapan anggaran diperkirakan akan melonjak signifikan pada pertengahan Desember, bahkan mencapai angka Rp 10 triliun.
Selain itu, BGN juga memiliki dana sekitar Rp 3,5–3,6 triliun yang saat ini masih diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana tersebut direncanakan akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan SPPG di wilayah-wilayah terpencil yang telah diidentifikasi bersama dengan pemerintah daerah setempat.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa dari total 8.218 lokasi yang telah diverifikasi, setidaknya 6.000 lokasi ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dana sekitar Rp 18 triliun.
“Setelah dikurangi dengan dana yang dibintangi, kami membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 14,1 triliun. Sehingga, total dana yang kami ajukan pada minggu ini kepada Kemenkeu kurang lebih sebesar Rp 28,6 triliun,” jelas Dadan.
Ia menambahkan bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, BGN akan segera melaporkan hasil optimalisasi serapan dan penggunaan tambahan anggaran tersebut kepada Komisi XI DPR RI.
“Kami telah berkoordinasi, dan Kemenkeu memberikan waktu yang sangat singkat, hanya dua hari, untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang masih kurang dan tambahan anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun 2025. Pengajuan ini dilakukan seiring dengan peningkatan jumlah penerima manfaat dan Surat Permintaan Pembayaran (SPPG). Hingga 11 November 2025, realisasi anggaran BGN mencapai Rp 43,47 triliun dari total Rp 71 triliun, dengan sisa dana program MBG yang belum terserap sebesar Rp 15,9 triliun.
BGN memperkirakan akan menyerap sekitar Rp 29,5 triliun dalam 50 hari terakhir tahun ini karena peningkatan SPPG. Selain itu, BGN memiliki dana sekitar Rp 3,5–3,6 triliun yang diblokir dan akan digunakan untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil. Dari 8.218 lokasi terverifikasi, BGN menargetkan 6.000 lokasi terealisasi tahun ini dan akan melaporkan hasil optimalisasi serapan anggaran ke Komisi XI DPR RI setelah persetujuan Kemenkeu.