Muamalat.co.id , JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak dilakukannya investigasi mendalam terkait selisih data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan, yang kini menjadi sorotan publik dengan nilai fantastis, Rp18 triliun.
Purbaya, yang juga memiliki rekam jejak sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), secara lugas mempertanyakan ke mana rimbanya uang senilai Rp18 triliun tersebut. Ia meyakini bahwa data yang dimiliki Bank Indonesia (BI) telah sesuai dengan informasi dari masing-masing bank yang tercatat secara sistematis.
“Kalau di pemda kurang Rp18 triliun, mungkin pemerintahnya kurang teliti itu nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu,” tegas Purbaya di Jakarta, Senin (20/10/2025), menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan kas daerah.
: Mendagri Respons Data soal Dana Pemda di Bank Rp233 Triliun: Kurang Valid
Pemicu utama polemik ini adalah adanya perbedaan signifikan antara data simpanan kas daerah yang dicatat pemerintah daerah dengan data yang dihimpun Bank Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mulanya memaparkan data BI yang menunjukkan bahwa total dana pemda yang tersimpan di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.
: : Beda Data BI dan Mendagri Soal Dana Pemda di Bank, Ada Selisih Rp18 Triliun
Secara rinci, data BI menunjukkan simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) mendominasi dengan Rp134,2 triliun, disusul pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota (pemkot) sebanyak Rp39,5 triliun. Namun, Mendagri Tito menilai validitas data tersebut patut dipertanyakan. Ia mencontohkan kasus simpanan pemkot Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun, padahal pendapatan daerahnya tidak menyentuh angka Rp5 triliun.
: : Dana Pemda Numpuk di Bank Rp233 Triliun, Mendagri Tito Buka Suara
Temuan janggal ini mendorong Kemendagri untuk melakukan pengecekan langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Perinciannya meliputi Rp64 triliun di tingkat provinsi, Rp119,9 triliun di kabupaten, dan Rp30,1 triliun di kota. “Jadi ada sedikit discrepancy atau perbedaan antara data BI yang Rp233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing totalnya Rp215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp18 triliun,” jelas Tito pada kesempatan yang sama, Senin (20/10/2025).
Menurut Tito, tingginya simpanan kas daerah ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah amanat efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih, kendala administratif, serta proses adaptasi penggunaan e-Katalog versi terbaru. Selain itu, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN yang tinggi di akhir tahun anggaran, keterlambatan dari kementerian/lembaga pengampu dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanah yang berbarengan dengan pekerjaan fisik tahun anggaran 2025, hingga pembayaran utang iuran BPJS juga turut menyumbang tingginya dana mengendap ini.
Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang, meski memiliki pendapatan tinggi, belum mampu mengoptimalkan penyerapan anggarannya. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun. “Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat,” pungkas Tito, menekankan perlunya sinkronisasi antara pendapatan dan realisasi belanja daerah.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta investigasi mendalam terkait selisih data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan senilai Rp18 triliun. Purbaya mempertanyakan keberadaan dana tersebut dan meyakini data Bank Indonesia (BI) sudah sesuai dengan informasi bank. Selisih data ini muncul karena perbedaan antara data simpanan kas daerah yang dicatat pemda dan data BI, dimana data BI menunjukkan angka Rp233 triliun, sementara data Kemendagri menunjukkan angka Rp215 triliun.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti temuan ini dan melakukan pengecekan langsung ke rekening kas pemda. Tito menjelaskan bahwa tingginya simpanan kas daerah disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk amanat efisiensi, penyesuaian program prioritas, kendala administratif, dan adaptasi e-Katalog. Tito juga menyoroti beberapa daerah dengan pendapatan tinggi namun penyerapan anggaran yang belum optimal, menekankan perlunya sinkronisasi antara pendapatan dan realisasi belanja daerah.