Muamalat.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran kewajiban finansial ini, tegasnya, akan dikelola sepenuhnya oleh Badan Investasi Danantara Indonesia, bukan diambil dari kas negara.
Pernyataan penting ini disampaikan Purbaya menjelang Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Mandiri, Jakarta Selatan. Meski ia belum mengetahui secara rinci agenda rapat, Menkeu menegaskan prinsip utama: “Bukan utangnya tidak dibayar. Dulu, memang pemerintah yang menanggung semuanya,” ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10).
Ia menjelaskan bahwa kini, dengan dipisahkannya wewenang, seluruh dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dialokasikan langsung ke Danantara. Ini menjadikan Danantara memiliki kapasitas yang memadai untuk menanggung pembayaran kewajiban proyek Kereta Cepat Whoosh tersebut. “Ketika wewenang sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” imbuh Purbaya, menggarisbawahi kemandirian skema pembayaran ini.
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya lepas tangan dari tanggung jawab ini. Pemerintah tetap berkomitmen memastikan pembayaran utang Whoosh terlaksana, namun dengan mekanisme yang tidak memberatkan kas negara. “Jadi, utangnya tetap dibayar, tapi melalui Danantara, bukan APBN. Arahnya memang yang kami inginkan ke sana,” pungkasnya, menunjukkan strategi finansial yang hati-hati.
Sebelumnya, Badan Investasi Danantara Indonesia sendiri pernah mengusulkan dua skema penyelesaian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu opsi yang diajukan adalah agar pemerintah turut menanggung sebagian dari beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang dikenal dengan Whoosh.
COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa usulan tersebut mencakup penyerahan infrastruktur KCIC kepada pemerintah. Dengan demikian, KCIC akan bertransformasi menjadi operator dengan model bisnis “Asset Light,” di mana perusahaan tidak lagi memiliki infrastruktur melainkan hanya mengelolanya.
Dony Oskaria juga sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa kerugian signifikan yang dialami PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, memang disebabkan oleh pembengkakan utang proyek Whoosh. Ia meyakinkan bahwa persoalan finansial ini akan segera ditangani. Bahkan, permasalahan BUMN tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Tahun 2025. “Ini akan kita selesaikan segera, nanti masuk dalam RKAP kita tahun ini,” tegas Dony, menunjukkan komitmen kuat untuk mencari solusi.
Ringkasan
Menteri Keuangan menyatakan bahwa pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) akan dilakukan oleh Badan Investasi Danantara Indonesia, bukan dari APBN. Dana pembayaran akan berasal dari dividen BUMN yang dialokasikan langsung ke Danantara, sehingga Danantara memiliki kapasitas untuk menanggung kewajiban tersebut.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan pembayaran utang Whoosh, namun tidak melalui kas negara. Sebelumnya, Danantara mengusulkan beberapa skema penyelesaian utang, termasuk opsi penyerahan infrastruktur KCIC kepada pemerintah agar KCIC bertransformasi menjadi operator dengan model bisnis “Asset Light”. Kerugian PT KAI akibat pembengkakan utang Whoosh juga akan segera ditangani dan telah dimasukkan dalam RKAP BPI Danantara Tahun 2025.