Muamalat.co.id , JAKARTA — Pasar membutuhkan transparansi dari penukaran utang atau debt switching antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan yang diperkirakan berlanjut pada tahun ini.
Apalagi, Gubernur BI Perry Warjiyo sempat menegaskan bahwa opsi debt switching masuk dalam menu program moneter tahun ini, bersanding dengan operasi pasar lain seperti pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching,” ungkap Perry usai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Selasa (27/1/2026).
: BI Buka Opsi Lanjutkan Skema Debt Switching dengan Pemerintah pada 2026
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja.
Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.
: : BI Serap SBN Rp289,9 Triliun, Mayoritas dari Debt Switching dengan Pemerintah
“Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata,” jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).
Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya.
: : Putar Otak Memperpanjang Nafas APBN Imbas Utang Jatuh Tempo Bengkak
Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko.
“Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.
“Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit,” pungkasnya.
Hingga saat ini, BI dan Kementerian Keuangan masih mematangkan detail terkait volume hingga tenor debt switching 2026.
Deputi Gubernur BI Terpilih Thomas Djiwandono mengaku bahwa skema debt switching ini nantinya akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.
“Hal-hal seperti itu sudah dihitung. Koordinasi dengan Ditjen PPR [Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko] baik sekali, jadi itu tidak akan memengaruhi market,” ucap Thomas di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Rekam Jejak Debt Switching
Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.
Debt switching utang pemerintah kepada BI sudah sempat dilakukan pada tahun lalu. Saat itu, Kementerian Keuangan dan BI utang burden sharing sebesar Rp100 triliun yang jatuh tempo pada 2025 dibayar melalui mekanisme debt switching.
Burden sharing sendiri merupakan kebijakan yang diambil akibat pandemi Covid-19. Lewat kebijakan tersebut, Bank Indonesia (BI) diperbolehkan membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana untuk menstabilkan sistem keuangan.
Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat SBN seri variable rate yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.
Utang pemerintah ke BI tersebut akan jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun, lalu pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, pada 2027 senilai Rp154,5 triliun, pada 2028 senilai Rp152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp51,5 triliun.
Pada tahun lalu, bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025, yang porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching sebesar Rp246,6 triliun atau melebihi disepakati di awal.
“Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia,” ujar Perry.