Jakarta, IDN Times – Di tengah tantangan global dan domestik yang terus menghantui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memancarkan optimisme tinggi. Mereka yakin target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,2 persen (year on year/yoy) masih dalam jangkauan. Keyakinan ini didasarkan pada serangkaian kebijakan strategis yang telah dan akan terus diimplementasikan, serta instrumen kebijakan yang disiapkan untuk menopang pemulihan ekonomi.
Andriansyah, Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, menjelaskan bahwa beberapa kebijakan kunci telah digulirkan sejak kuartal III-2025 untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Himbara, program stimulus ekonomi dengan konsep “8+4+5”, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami sangat yakin target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2 persen dapat tercapai. Pencapaian ini sangat bergantung pada efektivitas kebijakan yang telah kami terapkan, serta kebijakan yang akan terus kami implementasikan hingga beberapa bulan ke depan,” tegasnya dalam diskusi Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
1. Penguatan Likuiditas Perbankan: Kunci Penyaluran Kredit ke Sektor Riil
Salah satu kebijakan utama yang menjadi sorotan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara pada awal September lalu. Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas sektor perbankan, memungkinkan bank-bank di Indonesia mengatasi permasalahan likuiditas yang mungkin timbul di pasar.
Pemerintah kemudian menambah alokasi dana tersebut dengan suntikan sebesar Rp76 triliun, yang disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tambahan modal ini menjadi amunisi bagi perbankan.
Diharapkan, kucuran dana ini mendorong sektor perbankan lebih aktif menyalurkan kredit kepada sektor riil, sehingga turut menstimulasi pemulihan ekonomi nasional. Dengan likuiditas yang memadai, perbankan dapat memperluas pembiayaan kepada usaha produktif, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong investasi yang diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
“Kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Dari sisi pasokan, kami menambah likuiditas yang telah dilakukan sebelumnya sebesar Rp200 triliun, kemudian ditambah lagi Rp76 triliun,” jelas Andriansyah, menggambarkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
2. APBN: Katalisator Pendorong Ekonomi
Andriansyah menekankan bahwa pemerintah menyadari pentingnya instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran krusial sebagai katalis pendorong perekonomian. APBN bukan sekadar catatan pengeluaran, melainkan mesin penggerak pertumbuhan.
“Fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangatlah penting. Memang, tidak semua belanja negara secara langsung terhitung dalam PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Namun, yang tak kalah penting, APBN dapat berfungsi sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” paparnya.
3. Peran Swasta dan Pemberantasan Hambatan Investasi
Pemerintah juga tak melupakan pentingnya peran sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi. Oleh karena itu, sektor swasta menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi, dengan tujuan memperkokoh fondasi perekonomian domestik. Salah satu upaya konkret adalah deregulasi yang terus digenjot untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia. Kemudahan berinvestasi menjadi kunci.
“Kami terus melakukan deregulasi. Saat ini, kami memiliki Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari tiga Pokja. Pertama, Pokja percepatan anggaran, kedua, Pokja untuk mengatasi bottlenecking, dan ketiga, Pokja yang fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Khususnya untuk Pokja kedua, yang menangani bottlenecking, kami berusaha menyelesaikan hambatan dari sisi pasokan,” urainya.
Selain itu, Kementerian Keuangan terus berupaya mengelola anggaran negara secara lebih efektif, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi perekonomian. Salah satu strategi utamanya adalah melalui program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan dampak dari setiap alokasi anggaran, demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ringkasan
Kementerian Keuangan optimis ekonomi Indonesia tahun 2024 akan tumbuh 5,2 persen, didorong oleh berbagai kebijakan strategis. Kebijakan tersebut meliputi pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Himbara, stimulus ekonomi “8+4+5”, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Pemerintah juga menekankan pentingnya peran APBN sebagai katalis pendorong ekonomi melalui belanja negara dan program-program strategis.
Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan peran sektor swasta dengan melakukan deregulasi dan mengatasi hambatan investasi. Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah dibentuk untuk mempercepat anggaran, mengatasi bottlenecking, serta fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Diharapkan upaya ini dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.