Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak memasukkan program tiga juta rumah ke dalam delapan program prioritasnya untuk tahun depan. Meskipun demikian, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa Kepala Negara tetap berkomitmen penuh terhadap tujuan utama lembaganya dalam penyediaan perumahan.
Fahri menjelaskan, arahan utama Presiden Prabowo untuk tahun mendatang adalah fokus pada penguatan kelembagaan dan regulasi yang akan memperkokoh ekosistem perumahan nasional. Di samping itu, Fahri juga menekankan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran negara secara signifikan untuk pembangunan sekitar satu juta unit rumah pada tahun depan.
“Tidak ada pilihan lain untuk membantu masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan terendah. Oleh karena itu, pemerintah harus terlibat langsung dalam pembangunan rumah mereka dengan dukungan penuh dari anggaran negara,” ujar Fahri saat ditemui di Istana Kepresidenan, Minggu (17/8).
Lebih lanjut, Fahri menyatakan bahwa salah satu resolusi penting pemerintah dalam perayaan kemerdekaan ke-80 tahun ini adalah menuntaskan persoalan perumahan rakyat miskin. Menurutnya, rumah bukan hanya sekadar bangunan, melainkan merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat yang patut mendapatkan perhatian serius.
Baca juga:
- Dapat Restu Prabowo, Anggaran Renovasi 2 Juta Rumah Naik Jadi Rp 43,6 Triliun
Ia menambahkan, “Rumah memiliki peran krusial sebagai tempat untuk mengubah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memaparkan bahwa alokasi anggaran pemerintah akan secara langsung mendukung pembangunan 770.000 unit rumah pada tahun depan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 350.000 rumah merupakan bagian dari program pembangunan melalui tiga skema subsidi perumahan yang total nilainya mencapai Rp 45,7 triliun.
Rincian program subsidi pembangunan rumah tersebut meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 33,5 triliun, penjaminan program FLPP oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 6,6 triliun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang dialokasikan sebesar Rp 5,6 triliun.
Selain pembangunan unit baru, pemerintah juga merencanakan renovasi terhadap hampir 440.000 unit rumah dengan total anggaran Rp 10 triliun. Namun, jumlah ini masih terbilang jauh dari kebutuhan sesungguhnya untuk merenovasi dua juta rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperkirakan memerlukan dana setidaknya Rp 43 triliun.
Ringkasan
Meskipun program tiga juta rumah tidak masuk prioritas Prabowo di 2026, pemerintah tetap berkomitmen menyediakan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah akan fokus pada penguatan kelembagaan dan regulasi perumahan, serta mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekitar satu juta unit rumah.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membangun 770.000 unit rumah melalui subsidi perumahan senilai Rp 45,7 triliun, termasuk FLPP, penjaminan FLPP oleh SMF, dan SBUM. Selain itu, direncanakan renovasi sekitar 440.000 unit rumah dengan anggaran Rp 10 triliun, meski masih jauh dari kebutuhan untuk merenovasi dua juta rumah.