Gerindra Setuju Tunjangan DPR Dihapus: Langkah Penghematan atau Gimmick Politik?

Fraksi Partai Gerindra DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjawab aspirasi publik dengan menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono.

Budisatrio menjelaskan bahwa keputusan ini lahir dari kesadaran mendalam terhadap keluhan dan tuntutan masyarakat, khususnya mengenai tunjangan-tunjangan wakil rakyat yang selama ini telah melukai perasaan serta kepercayaan publik. “Oleh karena itu, kami siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan itu,” tegas Budisatrio dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (30/8), menunjukkan keseriusan Gerindra dalam merespons keresahan tersebut.

Lebih jauh, sebagai langkah konkret, Budisatrio juga secara tegas menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memerintahkan agar para anggota fraksi senantiasa berada di Indonesia, turun langsung ke lapangan, menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat, serta memahami secara mendalam berbagai keresahan yang sedang dialami. “Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya, menekankan pentingnya kepekaan dan empati agar tidak melukai perasaan serta kepercayaan masyarakat.

Sikap ini sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina partai. Prabowo secara khusus menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra untuk selalu bersama rakyat, mendengarkan, dan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. “Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” pungkas Budisatrio, menegaskan kembali pentingnya integritas dan pengabdian.

Pada kesempatan yang sama, Budisatrio turut menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah insiden aksi demonstrasi di berbagai daerah. “Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa insiden tragis ini adalah duka bagi seluruh bangsa, bukan hanya keluarga yang ditinggalkan.

Budisatrio melihat rangkaian tragedi tersebut sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat yang harus dijadikan momentum krusial untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara. Dalam nada penyesalan, ia menyatakan, “Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.” Ia menegaskan kesadaran fraksinya bahwa demokrasi tegak di atas prinsip kebebasan berpendapat, sebuah hak yang tidak hanya dijamin, tetapi juga wajib dilindungi sepenuhnya oleh negara.

Ringkasan

Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan persetujuannya untuk menghapus tunjangan anggota DPR, merespons keluhan masyarakat. Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menginstruksikan anggotanya untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan fokus pada komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat.

Selain itu, Budisatrio menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam demonstrasi dan melihat tragedi tersebut sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat. Ia meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Gerindra berkomitmen untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara.

Leave a Comment