Muamalat.co.id , SEMARANG — Muhammad Noor Nugroho dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, menggantikan Rahmat Dwisaputra yang memasuki masa purna tugas setelah sebelumnya menjabat pada periode 2022-2025. Sebelumnya, Muhammad Noor bertugas sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.
Upacara pengukuhan berlangsung di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng pada Senin (22/12/2025), dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Acara ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah dan stakeholder lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa Bank Indonesia merupakan mitra pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Perry menitipkan lima tugas pokok utama yang menjadi tanggung jawab Kepala BI Jateng yang baru.
“Pak Noor ini sebelumnya sudah belajar banyak di Perwakilan BI Jawa Timur, dan beliau sudah siap ditugaskan di Jawa Tengah. Di sini, kami support penuh untuk membantu Pemprov Jateng dalam lima hal,” ujarnya, Senin (22/12/2025).
Adapun, kelima bentuk dukungan tersebut adalah: pertama, pengendalian harga dan mendorong ketahanan pangan. Menurut Perry, Jateng memiliki peran besar dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional karena memiliki kekuatan dan sumber daya alam yang mendukung untuk sektor usaha pertanian. Dengan mempertahankan posisi sebagai lumbung pangan, secara otomatis Jateng juga turut menjaga stabilitas harga pangan.
Kedua, peran BI adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui industri manufaktur khususnya padat karya. Pada perkembangannya, industri manufaktur di Jateng juga semakin kuat dengan hadirnya kawasan industri.
Selain itu, BI juga mendukung ekonomi kerakyatan lewat pemberdayaan UMKM. “Kami di BI mulainya dari hilir, dengan menyediakan dan membuka pasar, kemudian menyambungkannya kepada UMKM,” tambah Perry.
Bentuk dukungan lainnya adalah digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Penerapan digitalisasi diyakini akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendukung efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai regulator di bidang sistem pembayaran, peran BI di daerah juga untuk memastikan ketersediaan uang layak edar.