Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) selalu menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal konektivitas. Namun, kini ada kabar gembira bagi masyarakat Kaltara, khususnya di daerah Krayan. Pemerintah Provinsi Kaltara baru saja mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 150 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan digunakan untuk pembangunan sejumlah jembatan strategis di wilayah perbatasan Krayan. Ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mengatasi isolasi daerah terpencil di Kaltara.
Kabar baik ini merupakan hasil dari upaya intensif Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, yang belum lama ini melakukan audiensi dengan pihak Kemenkeu di Jakarta. Menanggapi keberhasilan tersebut, Gubernur Zainal Paliwang menyatakan, “Ini adalah oleh-oleh terbaik untuk masyarakat Kaltara, khususnya wilayah perbatasan,” ujarnya pada Rabu (22/10/2025), menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan.
Menindaklanjuti persetujuan dana tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara segera menjalin komunikasi aktif dengan Perwakilan Kemenkeu wilayah Kaltara. Targetnya, anggaran Rp 150 miliar tersebut dapat segera dicairkan dalam waktu dekat agar proses pembangunan jembatan dapat dimulai. “Kita sudah komunikasi dengan Perwakilan Kemenkeu Wilayah Kaltara, mudah-mudahan dalam waktu dekat anggaran sudah turun dan kita laksanakan pembangunan di tahun 2026,” jelas Gubernur Zainal, menggarisbawahi urgensi realisasi proyek.
Dana Rp 150 miliar ini direncanakan untuk membangun setidaknya delapan hingga sembilan jembatan baru di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan. Awalnya, usulan pembangunan difokuskan pada Jembatan Binuang. Namun, setelah diketahui bahwa Balai Jalan Nasional telah mengalokasikan anggaran untuk Binuang, Pemprov Kaltara memutuskan untuk mengalihkan prioritas ke lokasi lain yang tak kalah membutuhkan di Krayan Nunukan. “Ada delapan hingga sembilan jembatan, karena yang saya usulkan adalah Jembatan Binuang dan ternyata dari Balai Jalan sudah ada anggarannya jadi kita alihkan ke kawasan lainnya,” papar Zainal.
Guna memastikan pemanfaatan dana yang optimal, Zainal Paliwang menegaskan pihaknya telah kembali bersurat kepada Kemenkeu. Surat ini secara spesifik meminta agar dana Rp 150 miliar tersebut dialokasikan untuk pembangunan jembatan-jembatan baru yang krusial di Krayan. Pasalnya, “Banyak di wilayah Krayan terpisah dengan sungai-sungai tidak ada jembatan untuk aksesnya dan ini khusus di Krayan,” ungkapnya, menyoroti urgensi pembangunan infrastruktur ini untuk membuka keterisolasian.
Gubernur Kaltara juga menjelaskan bahwa seluruh proyek pembangunan jembatan konektivitas perbatasan Krayan ini sepenuhnya bersumber dari Kemenkeu, tanpa adanya tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. Namun, mekanisme pengerjaan proyeknya masih menunggu kepastian, apakah akan ditangani langsung oleh Pemprov Kaltara atau Balai Jalan Nasional. “Kita belum tahu apakah anggarannya akan masuk ke Provinsi atau ke Balai, tinggal kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi,” harapnya.
Dengan suntikan dana signifikan ini, Gubernur Zainal Paliwang berharap besar bahwa persoalan konektivitas yang selama ini menjadi momok di daerah perbatasan Krayan dapat segera teratasi. “Harapannya konektivitas di Krayan dapat segera teratasi,” tegasnya, mencerminkan optimisme terhadap dampak positif proyek ini bagi masyarakat.
Pemilihan jenis jembatan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Kaltara memutuskan untuk membangun jembatan Bailey. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Krayan yang menantang. Keunggulan jembatan Bailey terletak pada kemudahannya dalam perakitan yang tidak memerlukan alat berat, sehingga sangat memudahkan pengiriman material ke lokasi terpencil di Krayan. “Desain sudah ada, kita putuskan untuk membangun jembatan Bailey saja karena tidak terlalu sulit,” pungkas Gubernur Zainal, menandakan perencanaan yang matang.
Penulis: Desi Kartika Ayu Nuryana