Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan capaian belanja negara yang signifikan hingga akhir September 2025, mencapai angka Rp 2.234,8 triliun. Realisasi ini setara dengan 63,4 persen dari total target yang ditetapkan dalam outlook belanja sebesar Rp 3.527,5 triliun, menandai sebuah langkah progresif dalam pengelolaan keuangan negara.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, merinci bahwa total belanja negara tersebut terbagi atas Rp 1.589,9 triliun untuk belanja pemerintah pusat. Angka ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun serta belanja non-K/L yang mencapai Rp 789 triliun. Di sisi lain, realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan kinerja baik dengan Rp 644,9 triliun, atau 74,6 persen dari outlook yang direncanakan sebesar Rp 864,1 triliun.
Meskipun capaian ini patut diapresiasi, Suahasil Nazara menegaskan urgensi percepatan belanja mengingat tahun 2025 hanya menyisakan tiga bulan. “Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini sebesar Rp 1.589,9 triliun, atau 59,7 persen dari outlook. Kita harus mencatat bahwa ini adalah angka akhir September, dan tahun 2025 ini tinggal 3 bulan. Di tiga bulan terakhir kita melihat perlunya belanja, dan ini perlunya percepatan sekitar Rp 1.292,7 triliun untuk mencapai outlook,” ujarnya, menggarisbawahi tantangan yang ada.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa percepatan belanja pemerintah bukan sekadar target fiskal, melainkan sebuah strategi vital untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah ini krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi RI. “Selain itu juga perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan penting untuk pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu saya akan mulai menguraikan bahwa yang namanya belanja negara harus segera kita lakukan percepatan belanja,” imbuhnya, mempertegas dampak positif dari realisasi belanja yang optimal.
Secara lebih spesifik, Suahasil memaparkan bahwa dari alokasi belanja K/L yang sudah terealisasi Rp 800,9 triliun, masih terdapat Rp 475 triliun yang harus disalurkan pada Kuartal IV-2025. Dorongan kuat diberikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengakselerasi belanja ini, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan efisiensi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Prinsip akuntabilitas menjadi kunci dalam proses percepatan belanja ini.
Tidak hanya itu, dari sisi belanja non-K/L, perhatian khusus juga diberikan pada belanja modal. Suahasil menyebutkan bahwa pos belanja ini biasanya akan mengalami peningkatan signifikan menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan November dan Desember 2025. “Kami sudah menyampaikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk percepatan pelaksanaan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur,” pungkasnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan setiap pos belanja demi kemajuan pembangunan nasional.
Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com
Ringkasan
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun, setara dengan 63,4% dari target. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.589,9 triliun, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L Rp 789 triliun, sementara Dana Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 644,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menekankan urgensi percepatan belanja negara dalam tiga bulan terakhir tahun 2025 untuk mencapai target dan menjaga stabilitas ekonomi. Percepatan belanja ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menyejahterakan masyarakat dengan fokus pada percepatan belanja modal dan pembangunan infrastruktur.