Muamalat.co.id -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesak percepatan belanja anggaran ketahanan pangan pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Permintaan ini muncul mengingat realisasi anggaran hingga akhir September 2025 baru mencapai Rp 81,2 triliun, atau 56,1 persen, dari total pagu yang disiapkan sebesar Rp 144,6 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti urgensi untuk menggenjot pengeluaran ini. Dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10), Suahasil menjelaskan bahwa meskipun realisasi keseluruhan sudah di atas 50 persen dari total pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beberapa program kunci masih tertinggal. Anggaran ketahanan pangan ini dialokasikan melalui berbagai kementerian, termasuk untuk inisiatif penting seperti cetak sawah dan intensifikasi lahan pertanian.
Namun, sorotan utama tertuju pada belanja pemerintah untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan, yang realisasinya masih relatif rendah, yakni 31,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 10,9 triliun hingga akhir September 2025. “Ini juga perlu kita lakukan percepatan,” tegas Suahasil, mendesak Kementerian/Lembaga terkait untuk segera meningkatkan realisasi anggaran pada sektor krusial ini demi memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain itu, Suahasil juga memaparkan progres program infrastruktur air. Belanja untuk bendungan, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air tercatat 43 persen dari pagu sebesar Rp 23 triliun. Sementara itu, program strategis Kampung Nelayan Merah Putih juga menunjukkan kemajuan dengan realisasi mencapai Rp 0,8 triliun, atau 55,9 persen dari pagu anggaran senilai Rp 1,4 triliun. “Kampung nelayan juga sedang berproses, sudah mulai ada pembangunan,” imbuhnya, menandakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan.
Kemenkeu mencatat bahwa realisasi anggaran ketahanan pangan hingga September 2025 ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 14 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang kala itu tercatat Rp 71,2 triliun. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Dana sebesar Rp 81,2 triliun tersebut telah dikucurkan melalui berbagai saluran, meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 46,2 triliun, Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 12,9 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 22,1 triliun.
Dorongan dari Kementerian Keuangan ini menegaskan pentingnya efektivitas dan akselerasi belanja anggaran untuk mencapai target ketahanan pangan yang ambisius di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Percepatan realisasi, terutama pada sektor-sektor yang masih rendah, menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.