Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesigapan dalam menanggapi maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa sekolah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyadari urgensi masalah ini, ia telah memutuskan untuk segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, guna membahas penanganan komprehensif atas insiden tersebut.
Meski tengah berada di luar negeri, Prabowo menegaskan bahwa ia terus memantau perkembangan kasus keracunan dalam program MBG. Setelah tiba di tanah air, khususnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu, ia menyatakan kesiapannya untuk langsung berdiskusi dengan Kepala BGN dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen seriusnya dalam mencari solusi cepat dan tepat.
Prabowo mengakui bahwa Program Makan Bergizi Gratis, sebagai sebuah inisiatif besar, mungkin menghadapi berbagai kendala pada tahap awal pelaksanaannya. Namun, ia tetap optimistis bahwa masalah-masalah ini dapat diatasi dengan baik. Presiden juga menekankan pentingnya kewaspadaan agar insiden ini tidak dipolitisasi, mengingat program MBG didedikasikan untuk anak-anak kurang mampu yang seringkali hanya dapat mengonsumsi nasi dan garam, sehingga keberlanjutannya sangat krusial.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi skala masalah yang cukup mengkhawatirkan. Sejak Januari hingga 25 September, sebanyak 5.914 penerima manfaat MBG, yang meliputi anak sekolah dan ibu hamil, dilaporkan mengalami keracunan di 70 lokasi berbeda. Wilayah Jawa (Wilayah II) mencatat angka tertinggi, dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 korban, menyoroti konsentrasi masalah di area tersebut.
Menyikapi data tersebut, BGN mengambil langkah tegas dengan mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Jumat (26/9), menegaskan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, serta memastikan penggunaan air layak pakai. Kewajiban ini diharapkan dapat meningkatkan standar keamanan pangan secara signifikan.
Dengan langkah-langkah proaktif dari pemerintah dan Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo menegaskan kembali tekadnya. Ia menyatakan bahwa meskipun pasti ada hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan program sebesar MBG, semua kendala tersebut akan diatasi demi menjamin hak anak-anak dan ibu hamil atas gizi yang aman dan layak.