Gelombang demonstrasi yang memuncak menjadi kerusuhan telah memicu desakan keras dari sejumlah pengamat politik agar pemerintah segera bertindak konkret. Langkah cepat ini dinilai krusial untuk mencegah kerugian yang lebih luas dan mengembalikan kepercayaan publik yang terkikis akibat krisis yang melanda.
Menurut Pengamat Politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi, gejolak ini merupakan manifestasi kemarahan publik yang dipicu oleh mandeknya saluran politik – jembatan esensial antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah dan legislatif. Ia menambahkan, kemewahan gaya hidup pejabat publik yang ditopang fasilitas negara turut memperkeruh suasana, menyulut bara kemarahan massa hingga berujung pada aksi kekerasan. “Ini adalah aksi kemarahan publik akibat mandeknya saluran politik, yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan,” tegas Ade Reza, seperti dikutip Katadata.co.id, Minggu (31/8).
Ade Reza juga mengkritisi pendekatan represif pemerintah yang dinilai justru memperparah situasi dan berpotensi menimbulkan korban jiwa, memperdalam jurang kemarahan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan urgensi membuka ruang dialog, menerapkan pendekatan persuasif, dan menindaklanjuti aspirasi publik secara bertahap dan konkret.
Beberapa tuntutan mendesak yang perlu segera direspons mencakup reformasi kepolisian, pergantian Kapolri, pengurangan beban pajak dan retribusi, percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris.
“Dengan langkah-langkah persuasif ini, publik akan merasakan bahwa pemerintah benar-benar mendengarkan mereka. Setelah ketegangan mereda, barulah pendekatan hukum dapat diterapkan secara proporsional. Prioritas utama saat ini adalah tindakan darurat untuk mencegah meluasnya kerusuhan,” jelasnya.
Dampak kerusuhan ini sangat multidimensional, menciptakan tiga jenis kerugian besar. Kerugian ekonomi terlihat dari kerusakan fasilitas publik serta terganggunya distribusi barang dan jasa. Kemudian, kerugian sosial akibat terganggunya kohesi masyarakat dan potensi konflik. Terakhir, kerugian politik yang mengikis kepercayaan publik terhadap legitimasi dan efektivitas pemerintah.
Perlu Perubahan Kultur Politik di Kalangan Elite
Senada dengan pandangan sebelumnya, Pengamat Politik Ray Rangkuti menyoroti insiden ini sebagai indikator kuat perlunya revolusi kultur politik di kalangan elite. Ia menegaskan, demokrasi tidak bisa semata dimaknai sebagai seperangkat aturan formal, melainkan harus teguh berlandaskan etika dan moralitas politik yang kuat.
“Kita menyaksikan para elite justru menari di atas penderitaan rakyat, mempertontonkan kemewahan, dan menuntut fasilitas yang semakin memperlebar jurang pemisah dengan masyarakat. Kemarahan rakyat adalah respons terhadap kesenjangan yang secara terang-terangan dirayakan ini,” ujar Ray, menggambarkan kegelisahan yang memuncak.
Tuntutan konkret dari massa demonstran yang menunggu jawaban pemerintah meliputi pemberhentian Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, pencabutan tunjangan berlebihan bagi pejabat eksekutif dan legislatif, penghentian praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, reformasi kepolisian secara menyeluruh, serta revisi Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap bermasalah.
Potensi Kerugian Ekonomi Semakin Besar
Di sisi ekonomi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama sejumlah ekonom menyuarakan keprihatinan mendalam atas potensi dampak serius dari gelombang demonstrasi dan kerusuhan ini. Wakil Ketua Umum Kadin, Bobby Gafur Umar, menilai eskalasi kerusuhan dan perusakan fasilitas umum sejak Kamis lalu merupakan sinyal yang sangat berbahaya bagi citra investasi nasional.
“Ini adalah situasi yang sangat berbahaya, berpotensi menciptakan persepsi negatif yang mendalam, terutama terkait risiko investasi dan kepastian hukum di Indonesia,” tegas Bobby, Minggu (31/8).
Bobby menjelaskan lebih lanjut bahwa faktor risiko dan kepastian hukum adalah dua pilar krusial dalam menarik investasi, baik dari investor domestik maupun asing. Jika stabilitas politik dan keamanan tidak dapat dijamin, ia memperingatkan bahwa peluang investasi yang berharga bisa saja menguap begitu saja.
“Apabila pemerintah gagal menjaga kondusivitas, khususnya bagi investasi asing, para investor berpotensi besar untuk mengkaji ulang rencana penanaman modal mereka di Indonesia,” tambahnya.
Senada, Ekonom dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengungkapkan bahwa kerusuhan ini telah memicu dampak ekonomi yang signifikan, meskipun estimasi nilai kerugiannya belum dapat dihitung secara pasti.
Faisal menekankan bahwa kerugian tidak hanya terbatas pada penjarahan rumah-rumah pejabat, tetapi juga mencakup kerusakan fasilitas publik vital dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dampak kolektif ini diperkirakan akan memperburuk stabilitas politik dan sosial, serta semakin mengikis kepercayaan publik.
Maka dari itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif yang konkret dan terukur guna merespons keresahan masyarakat. Tanpa respons serius, risiko kerusuhan berlanjut dan memperdalam krisis akan semakin nyata.
“Di samping itu, komunikasi dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersifat menenangkan, bukan menantang atau provokatif. Pesan ini berlaku untuk seluruh jajaran, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, aparat penegak hukum, hingga Presiden sendiri,” pungkasnya, menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam berbicara di tengah situasi genting.
Ringkasan
Gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan telah mendorong desakan agar pemerintah segera bertindak untuk mencegah kerugian lebih parah. Pengamat politik menilai gejolak ini adalah manifestasi kemarahan publik akibat mandeknya saluran politik dan gaya hidup mewah pejabat. Pendekatan represif pemerintah dikritik, dan dialog serta respons konkret terhadap aspirasi publik dianggap lebih penting.
Kerusuhan ini menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan politik. Kadin Indonesia dan ekonom khawatir akan dampaknya terhadap investasi. Tuntutan demonstran meliputi reformasi kepolisian, pencabutan tunjangan berlebihan pejabat, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, dan respons terhadap Omnibus Law. Pemerintah didesak untuk mengambil langkah korektif dan berkomunikasi secara menenangkan.