Muamalat.co.id , JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan dalam APBN 2026, mencapai Rp335 triliun. Angka fantastis ini akan disokong dari berbagai pos anggaran pemerintah, mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan, dengan porsi terbesar, lebih dari 66%, berasal dari anggaran pendidikan.
Peningkatan anggaran untuk program MBG ini terungkap dalam acara Media Gathering APBN 2026 yang diselenggarakan pada Jumat (10/10/2025). Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa anggaran MBG tahun depan melonjak drastis dari Rp71 triliun di APBN 2025 menjadi Rp335 triliun.
Total pagu anggaran MBG yang bersumber dari lintas pos ini diproyeksikan akan menjangkau 82,9 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia.
: Kenaikan Harga Pakan Berisiko Ancam Program MBG, Ini Alasannya
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, menjelaskan di Bogor, Jawa Barat, yang dikutip pada Minggu (12/10/2025), bahwa rincian alokasi anggaran ini mencakup Rp223,6 triliun dari fungsi pendidikan, Rp24,7 triliun dari fungsi kesehatan, dan Rp19,7 triliun dari fungsi ekonomi. Tri memaparkan bahwa porsi anggaran MBG yang didominasi oleh sektor pendidikan tidak terlepas dari fakta bahwa sebagian besar target penerima program ini adalah peserta didik atau para pelajar.
: : Geger Laporan Fiktif, Celios Desak Moratorium Program MBG
“Jadi, di MBG ini karena sebagian targetnya kan anak sekolah dan sebagainya, maka dia menjadi bagian dari fungsi pendidikan,” jelas Tri. Sementara itu, untuk ibu hamil dan balita, anggaran MBG diarahkan untuk pemenuhan gizi demi kesehatan mereka, sehingga masuk dalam fungsi kesehatan. Tri juga menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp223,6 triliun yang dialokasikan untuk MBG dari fungsi pendidikan ini bukan berarti memotong anggaran pendidikan yang sudah ada.
: : Guru Besar IPB Buka-bukaan soal Kandungan Susu Segar MBG Cuma 30%
“Ini bukan berarti dia mengurangi anggaran pendidikan, tapi dia memang menjadi bagian dari pendidikan itu. Jadi, dia bagian dari fungsi pendidikan,” paparnya, menekankan integrasi program ini dalam kerangka pendidikan nasional.
Untuk APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp1,2 triliun setiap harinya untuk pelaksanaan MBG. Namun, penyerapan anggaran yang masif ini memiliki syarat krusial, yaitu target penerima manfaat program prioritas pemerintah beserta fasilitas dan infrastrukturnya harus siap sepenuhnya pada tahun ini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan kepada wartawan di kantor BGN pada Senin (29/9/2025) bahwa target-target yang harus dipenuhi meliputi 82,9 juta penerima MBG, serta ketersediaan 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil. “Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan,” tegas Dadan, menunjukkan keyakinan akan kelancaran implementasi program ini.
Ringkasan
Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp335 triliun, meningkat signifikan dari Rp71 triliun di APBN 2025. Dana ini berasal dari berbagai pos anggaran pemerintah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan porsi terbesar (Rp223,6 triliun) dialokasikan dari fungsi pendidikan karena sebagian besar target penerima adalah peserta didik.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa alokasi anggaran MBG dari fungsi pendidikan tidak mengurangi anggaran pendidikan yang sudah ada, melainkan merupakan bagian integral dari fungsi pendidikan itu sendiri. Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan akan menyerap Rp1,2 triliun setiap hari untuk pelaksanaan MBG, dengan syarat target 82,9 juta penerima dan ketersediaan fasilitas pendukung telah siap sepenuhnya.