Mikroplastik di Air Hujan Jakarta! DKI Genjot Pengendalian Limbah Plastik

Pemprov DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tengah mengintensifkan upaya komprehensif dalam pengendalian sampah plastik, dari hulu hingga hilir. Langkah ini mencakup peningkatan pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu, sebagai respons cepat terhadap temuan mengkhawatirkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian BRIN tersebut mengungkapkan adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di wilayah Ibu Kota, sebuah indikasi bahwa polusi plastik telah mencapai dimensi yang lebih serius.

Asep Kuswanto, Kepala DLH DKI Jakarta, menyatakan bahwa temuan mikroplastik di langit Ibu Kota adalah “alarm lingkungan” yang memerlukan tindakan sigap dan kolaborasi lintas sektor. “Polusi plastik kini bukan hanya menjadi masalah perairan seperti laut atau sungai, namun telah merambah hingga ke atmosfer Jakarta,” tegas Asep dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/10). Pernyataan ini menegaskan bahwa ancaman mikroplastik kini melayang di atas kita, menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.

Menurut Asep, Pemprov DKI telah lama berkomitmen dalam menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Sejumlah kebijakan telah diimplementasikan, termasuk Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan terus diperluas dengan target ambisius, yakni pengurangan sampah 30% langsung dari sumbernya, menunjukkan keseriusan dalam penanganan masalah ini.

Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga gencar memperluas fasilitas seperti bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Inisiatif daur ulang berbasis komunitas pun terus didorong, memastikan bahwa limbah plastik dapat diolah dengan benar dan tidak berakhir mencemari lingkungan terbuka, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian.

Asep menegaskan bahwa kunci keberhasilan terletak pada tindakan pencegahan di sumbernya. “Upaya pengurangan plastik harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat rumah tangga, industri, hingga sektor jasa. Setiap individu memiliki peran krusial dalam perjuangan ini,” ujarnya, menekankan pentingnya partisipasi kolektif.

Pantau Mikroplastik Lewat Platform JEDI
Menyikapi urgensi temuan ini, DLH DKI kini berkoordinasi erat dengan BRIN untuk memperluas cakupan pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan. Data krusial ini akan diintegrasikan ke dalam sistem Jakarta Environmental Data Integration (JEDI), sebuah platform inovatif pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Melalui JEDI, diharapkan hasil pengukuran yang akurat dapat menjadi fondasi bagi perumusan kebijakan yang lebih kokoh dan efektif dalam mengendalikan polusi plastik di udara Ibu Kota.

Tak berhenti di situ, Pemprov DKI juga akan menggencarkan kampanye publik yang inspiratif bertajuk “Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi”. Kampanye ini dirancang untuk mengedukasi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membiasakan memilah sampah, serta menghindari pembakaran limbah sembarangan yang dapat memperburuk kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan.

“Langit Jakarta sedang mengirimkan pesan penting kepada kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola bumi,” kata Asep. “Perubahan perilaku adalah kunci utama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” tambahnya, menekankan bahwa solusi masalah ini bermula dari kesadaran dan tindakan setiap individu.

Mengakui bahwa tantangan ini tidak dapat dihadapi sendiri, Pemprov DKI juga secara aktif mengundang dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan. Kolaborasi ini bertujuan untuk bersama-sama memperkuat aksi nyata dalam pengurangan plastik serta mendorong inovasi dalam teknologi daur ulang yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi riset, pengembangan teknologi filtrasi, hingga penciptaan produk-produk yang lebih ramah lingkungan,” tutur Asep. Ia menegaskan, “Upaya menjaga langit Jakarta tetap bersih dari mikroplastik adalah tanggung jawab kolektif kita semua,” mengajak semua pihak untuk bersinergi demi masa depan yang lebih baik.

Senada dengan itu, Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, turut menyampaikan bahwa Pemprov DKI selalu bersikap sangat responsif terhadap berbagai hasil riset yang menyoroti isu kualitas lingkungan. Ini mencakup perhatian serius terhadap kondisi air, udara, dan tanah di Ibu Kota.

Menurut Firdaus, pemerintah daerah juga secara aktif berupaya mengendalikan peredaran dan penggunaan plastik berkualitas rendah. Jenis plastik ini, yang kerap dihasilkan dari proses daur ulang sederhana, banyak ditemukan dan digunakan masyarakat di berbagai lini, mulai dari pasar tradisional, warung, hingga pedagang kaki lima. “Meskipun sekilas tampak baik karena mudah terurai, jenis plastik ini justru menjadi penyumbang besar terhadap peningkatan jumlah mikroplastik di alam,” jelasnya, menyoroti paradoks lingkungan yang perlu diatasi.

Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI tidak bermaksud untuk “bermusuhan” dengan plastik itu sendiri. “Kami tidak anti terhadap plastik, karena plastik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban modern,” ujar Firdaus. “Yang kami tolak keras adalah plastik yang kemudian mencemari dan merusak lingkungan,” pungkasnya, menegaskan fokus utama pemerintah daerah pada penanganan dampak negatif polusi plastik.

Ringkasan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan upaya pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir, termasuk pemantauan kualitas udara dan air hujan, menyusul temuan mikroplastik dalam air hujan oleh BRIN. Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut temuan ini sebagai “alarm lingkungan” dan menekankan perlunya tindakan sigap serta kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi polusi plastik yang telah merambah atmosfer Jakarta.

DKI Jakarta telah menerapkan berbagai kebijakan seperti Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kantong belanja ramah lingkungan dan program Jakstrada Persampahan dengan target pengurangan sampah 30% dari sumbernya. Pemprov DKI juga memperluas fasilitas bank sampah dan TPS 3R, mendorong daur ulang berbasis komunitas, mengintegrasikan data pemantauan mikroplastik ke platform JEDI, serta meluncurkan kampanye publik untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan juga digencarkan untuk memperkuat aksi pengurangan plastik dan inovasi teknologi daur ulang.

Leave a Comment