Dua kabar besar telah menarik perhatian publik: ambisi pemerintah Arab Saudi untuk membangun jaringan kereta cepat raksasa sepanjang 1.500 kilometer, serta langkah progresif Bank Indonesia dalam memperluas jangkauan penggunaan QRIS antarnegara. Kedua berita ini menandai perkembangan signifikan dalam infrastruktur dan sistem pembayaran digital global, menjanjikan efisiensi dan konektivitas yang lebih baik.
Di jantung upaya modernisasi Kerajaan, Arab Saudi tengah gencar merealisasikan megaproyek Saudi Land Bridge, sebuah jaringan kereta cepat revolusioner. Proyek ambisius ini dirancang untuk membentang sejauh 1.500 kilometer, secara strategis menghubungkan Laut Merah di Jeddah dengan Teluk Arab di Dammam, dengan Riyadh sebagai titik sentralnya. Salah satu dampak paling signifikan adalah pengurangan drastis waktu perjalanan antara Riyadh dan Jeddah, dari semula 12 jam menjadi kurang dari 4 jam, membuka babak baru dalam efisiensi transportasi di negara tersebut.
Proyek kolosal ini, yang diperkirakan menelan biaya sebesar USD 7 miliar atau setara Rp 116,2 triliun (dengan kurs Rp 16.602 per dolar AS), merupakan pilar utama dalam Saudi Vision 2030. Strategi jangka panjang ini bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Kerajaan dan memposisikannya sebagai pusat logistik terkemuka di kawasan. Seperti diungkapkan oleh Daleel, platform Program Pembangunan Industri dan Logistik Nasional (NIDLP) Arab Saudi pada Sabtu (25/10), pembangunan ini akan memperluas jaringan rel nasional secara signifikan, dari 5.300 kilometer menjadi lebih dari 8.000 kilometer, menunjukkan skala transformasinya.
Pengelolaan proyek kereta cepat ini dipercayakan kepada Saudi Railway Company, yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur komprehensif, termasuk stasiun penumpang modern, terminal barang canggih, serta jalur penghubung vital menuju Pelabuhan Raja Abdullah dan kawasan industri strategis seperti Yanbu. Untuk mendukung operasionalnya, sebanyak 15 rangkaian kereta berkecepatan hingga 200 km/jam juga telah dipesan. Lebih jauh lagi, inisiatif Arab Saudi di sektor transportasi rel tidak berhenti di situ; pemerintah juga berencana meluncurkan layanan kereta mewah “Dream of the Desert” sepanjang 1.290 kilometer dari Riyadh ke Qurayyat, serta sedang menjajaki pengembangan kereta hidrogen sebagai solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan pesat minat terhadap transportasi rel, yang mencatat lebih dari 2,6 juta penumpang pada kuartal II 2025.
Beralih ke sektor finansial, Bank Indonesia (BI) menunjukkan langkah proaktif dalam memperluas penggunaan QRIS antarnegara atau yang dikenal sebagai crossborder QRIS. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk mempermudah transaksi pembayaran digital bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, dengan sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, dan Arab Saudi masuk dalam daftar pengembangan prioritas.
Himawan Hariyoga, Asisten Gubernur BI, mengonfirmasi bahwa diskusi dengan Arab Saudi masih berada di tahap awal, didorong oleh tingginya jumlah jemaah Indonesia di sana. Sementara itu, sektor industri juga telah memulai penjajakan penggunaan QRIS di India. Dalam proses penetapan negara mitra, BI menerapkan kriteria ketat yang mencakup analisis faktor dan aktivitas ekonomi antara Indonesia dengan negara tujuan, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Kerja sama ini juga mensyaratkan adanya Struktur Bilateral Cooperation (SBC) yang diinisiasi oleh Departemen Internasional BI, serta pemenuhan persyaratan Local Currency Transaction (LCT) untuk memperkuat stabilitas moneter regional.
Keberhasilan domestik QRIS menjadi fondasi kuat bagi ekspansi internasional ini. Data BI menunjukkan lonjakan signifikan dalam transaksi digital, dengan volume mencapai hampir 13 miliar atau 12,99 miliar transaksi pada kuartal III 2025, tumbuh impresif sebesar 38,08 persen secara tahunan (year on year/yoy). Di antara berbagai instrumen pembayaran, QRIS mencatat pertumbuhan paling pesat, melonjak hingga 147,65 persen (yoy). Hingga Agustus 2025, jumlah pengguna QRIS telah melampaui 57 juta, didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menegaskan perannya yang krusial dalam inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi Indonesia.