
Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok: Lonjakan Transaksi Mata Uang Lokal dan Uji Coba QRIS Antarnegara
Indonesia dan Tiongkok semakin memperkuat kerja sama ekonomi bilateral, khususnya dalam penggunaan transaksi mata uang lokal (LCT) untuk perdagangan dan investasi. Skema ini terbukti efektif meningkatkan efisiensi transaksi, menekan biaya konversi, dan menopang stabilitas keuangan kedua negara. Buktinya, periode Januari-Juli 2025 mencatat total transaksi LCT Indonesia-Tiongkok mencapai setara USD 6,23 miliar, peningkatan hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (USD 2,17 miliar).
Peningkatan signifikan ini menjadi salah satu poin utama dalam pertemuan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dengan Gubernur People’s Bank of China (PBoC), Pan Gongsheng, di Beijing pada Kamis, 11 September 2025. Pertemuan tersebut juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok.
Kedua gubernur berkomitmen untuk mendorong inovasi dan perluasan integrasi keuangan bilateral. “Langkah ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi bilateral dan membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung, aman, dan inklusif,” tegas Perry Warjiyo. Senada dengan itu, Gubernur PBoC Pan Gongsheng menekankan pentingnya kerja sama kedua negara sebagai negara berkembang besar di Asia, mengatakan bahwa hubungan dagang dan investasi yang kuat dibangun atas fondasi kerja sama keuangan yang solid, sangat penting di tengah tantangan global saat ini.
Kolaborasi LCT tidak hanya terfokus pada Tiongkok. Indonesia juga terus mengembangkan implementasi LCT dengan negara-negara mitra lainnya. Pada periode Januari-Juli 2025, nilai transaksi LCT Indonesia mencapai USD 5,08 miliar dengan Jepang, USD 2,03 miliar dengan Malaysia, USD 644 juta dengan Thailand, USD 85 juta dengan Korea Selatan, dan USD 72 juta dengan Uni Emirat Arab.
Sebagai langkah inovatif lainnya, BI dan PBoC memulai uji coba terbatas (sandbox) konektivitas pembayaran digital QRIS antarnegara. Fase awal melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan mitra industri dari Tiongkok, UnionPay International. Inisiatif ini diharapkan memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas, mendorong inklusi keuangan, dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan yang lebih luas bagi masyarakat.
Implementasi LCT dan QRIS lintas negara menunjukkan sinergi kuat antara bank sentral, asosiasi sistem pembayaran, dan lembaga keuangan kedua negara, mendukung terbentuknya ekosistem keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di kawasan Asia. “Kolaborasi ini merupakan kunci untuk mencapai hal tersebut,” tambah Perry Warjiyo.
Muhammad Zulfikar Rakhmat, Director of Tiongkok-Indonesia and Indonesia-Middle East and North Africa Center of Economic and Law Studies (Celios), mengakui kontribusi besar Tiongkok di berbagai sektor ekonomi Indonesia, mulai dari pertambangan hingga industri media. Namun, ia menyoroti strategi komunikasi dan investasi Tiongkok yang cenderung fokus pada sektor-sektor strategis, seringkali mengabaikan pembangunan sektor pendidikan lokal dan cenderung hanya menampilkan sisi positif keterlibatan ekonomi melalui media lokal.
Zulfikar menjelaskan bahwa strategi ini mungkin didasarkan pada efisiensi ekonomi. Jika Tiongkok telah menjadi penyumbang ekonomi utama di suatu wilayah, alokasi sumber daya tambahan untuk aspek lain seperti pendidikan atau lingkungan mungkin dikurangi.
Ringkasan
Kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok menunjukkan peningkatan signifikan. Transaksi mata uang lokal (LCT) antara kedua negara melonjak hampir tiga kali lipat pada Januari-Juli 2025, mencapai USD 6,23 miliar. Hal ini menunjukkan efisiensi dan stabilitas keuangan yang lebih baik. Selain itu, uji coba QRIS antarnegara antara Indonesia dan Tiongkok telah dimulai, menandakan kemajuan dalam konektivitas pembayaran digital.
Uji coba QRIS melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan UnionPay International. Implementasi LCT juga meluas ke negara-negara lain seperti Jepang, Malaysia, dan Thailand. Kedua negara berkomitmen untuk mendorong inovasi dan perluasan integrasi keuangan bilateral, membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung dan inklusif.