Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dengan tegas membantah spekulasi yang berkembang bahwa perombakan menteri yang baru saja dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menyingkirkan para menteri yang berasal dari era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (8/9), sebagaimana dikutip dari Antara, menanggapi sorotan publik terhadap komposisi kabinet baru.
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa setiap individu yang dilantik dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto adalah figur-figur terbaik bangsa, dipilih berdasarkan kapabilitas dan dedikasi. “Tidak ada orang siapa, orang siapa, itu putra terbaik bangsa Indonesia,” ujar Prasetyo, menekankan bahwa pemilihan anggota kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden dan bukan didasari oleh afiliasi pemerintahan sebelumnya.
Kendati demikian, daftar menteri yang dirombak pada hari itu memang mencakup beberapa nama penting yang sebelumnya menjabat di Kabinet Indonesia Maju era Jokowi. Salah satu perubahan paling disorot adalah pergantian posisi Menteri Keuangan, di mana Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat, kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, sosok yang dipercaya untuk memegang kendali ekonomi negara.
Selain sektor keuangan, Kementerian Koperasi juga mengalami pergantian pimpinan. Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya dikenal sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di kabinet Jokowi, kini digantikan oleh Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Sementara itu, Dito Ariotedjo tidak lagi mengemban tugas sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Hingga saat ini, identitas pengganti politikus Partai Golkar tersebut masih belum diumumkan secara resmi oleh pihak Istana.
Perombakan signifikan lainnya terjadi di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam). Meskipun Budi Gunawan dikenal luas pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada era pemerintahan Jokowi, pengganti resminya untuk posisi Menko Polhukam juga belum diumumkan hingga laporan ini disusun.
Tak hanya itu, Abdul Kadir Karding juga digantikan oleh Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Dalam rangka memperkuat fokus pada pelayanan keagamaan, Presiden Prabowo juga secara resmi melantik pejabat baru untuk kementerian yang baru dibentuk, yakni Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah. Posisi strategis ini kini diemban oleh Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.
Ringkasan
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membantah isu bahwa reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo bertujuan menyingkirkan menteri era Jokowi. Prasetyo menegaskan bahwa semua yang dilantik adalah putra terbaik bangsa, dipilih berdasarkan kemampuan dan dedikasi, bukan afiliasi pemerintahan sebelumnya.
Reshuffle mencakup pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi menjadi Ferry Juliantono. Beberapa posisi lain juga mengalami perubahan, termasuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, sementara identitas pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga belum diumumkan.